Komisi IV DPRD Balikpapan dukung SE larangan karya wisata

Balikpapan (ANTARA) - Komisi IV DPRD Balikpapan mendukung Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan yang berisikan larangan pelajar menggelar study tour atau karya wisata.

"Saya pribadi sangat menyambut baik SE ini, mengingat SE itu bagian dari antisipasi pemerintah menjaga warganya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," kata  Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Asep Ahmad Sapturi, Kamis (6/6).

Asep mengemukakan, larangan adanya karya wisata di Balikpapan merupakan dampak dari kejadian musibah kecelakaan di daerah Pulau Jawa.

"Sehingga di Balikpapan sendiri mengantisipasi kejadian tersebut dengan mengeluarkan SE yang berisikan larangan karya wisata," katanya. 

Menurut Asep, karya wisata di satu sisi memberikan manfaat bagi anak-anak didik agar mereka bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, meskipun terdapat biaya tambahan yang harus dikeluarkan para orangtua murid. 

Kendati demikian ada peristiwa memilukan yang terjadi, sehingga lebih baik tidak menggelar karya wisata di luar daerah.

Namun, di isi lain Asep berharap perlu ada jalan tengah yang terbaik. Sebab anak didik juga perlu melakukan pembelajaran di luar kelas.

"Sehingga mereka juga dapat menyerap ilmu dari alam," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdkbud) Pemerintah Kota Balikpapan Irfan Taufiq mengungkapkan alasan terkait terbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 420/3504/Disdikbud yang berisikan larangan untuk menggelar karya wisata atau yang dikenal dengan istilah study tour.

"Sebetulnya begini, kenapa SE itu kami keluarkan, karena kami tidak bisa menjamin sejauh mana kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak lain yang mengatur perjalanan anak-anak," katanya beberapa yang lalu.

Irfan menjelaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan tidak bisa menjamin kendaraan yang digunakan itu laik di gunakan serta pengemudi memiliki kelengkapan untuk berkendara.

"Sehingga kami larang anak-anak kita untuk melakukan karya wisata keluar kota," tegas Irfan.

Dikemukakannya SE itu sudah diterbitkan sejak 16 Mei tentang pelaksanaan pelepasan dan perpisahan peserta didik jenjang PAUD, SD, SMP se Kota Balikpapan tahun ajaran 2023/2024.

"SE itu kami sampaikan kepada kepala satuan pendidikan," ujarnya.

Lanjutnya, dalam SE itu, terdapat dua poin penting yang dicetak tebal, yakni poin 2 berbunyi melaksanakan kegiatan pelepasan peserta didik secara sederhana dan tidak membebani orang peserta didik dengan biaya yang memberatkan.

Kemudian pada poin 4 tepatnya angka 5 dituliskan tidak melaksanakan kegiatan perpisahan atau dharma wisata di luar Kota Balikpapan, dalam arti tidak melaksanakan karya wisata.

"Jadi, itulah yang menjadi titik permasalahan kenapa SE itu kami keluarkan," tegasnya.

Irfan menyarankan lebih baik bila menggelar perpisahan dan menggelar karya wisata untuk dilakukan di dalam kota secara sederhana.

Kemudian tetap mengutamakan untuk mengenal potensi budaya maupun pariwisata Balikpapan sebagai bagian pembelajaran muatan lokal yang pernah diulas di dalam kelas.

Dan yang terpenting, katanya menggunakan sarana transportasi yang laik, aman dan nyaman. Secara maksimal mengutamakan keselamatan seluruh peserta dalam perjalanan pulang pergi.  

"Bila ada sekolah yang melanggar SE tersebut tidak akan diberikan sanksi, namun Disdikbud akan memanggil pihak sekolah."Karena ini hanya SE jadi tidak ada sanksi, tapi tetap kami panggil yang bersangkutan," tuntas Irfan.