Samarinda (ANTARA Kaltim) - Fraksi PPP melalui juru bicaranya, Rusman Ya’qub sangat menyayangkan terjadinya penurunan anggaran murni Tahun Anggaran (TA) 2014 untuk kegiatan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
Fraksinya berpendapat program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bukan semata menjadi program provinsi, melainkan program nasional dan merupakan bagian paling penting dalam pembentukan karakter anak didik juga basic keilmuan pada tingkatan dasar ini.
Padahal, di masa pendidikan sembilan tahun pertama kader-kader penerus bangsa dicetak. Bukan hanya memiliki keilmuan dasar, melainkan pembentuk moral, akhlak dan rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara harus dibangun dalam tingkatan ini.
“Untuk itu fraksi kami tidak sependapat bila selalu prioritas pendidikan tinggi yang dielu-elukan untuk keberhasilannya. Tetapi kita melupakan pondasi dasar kita ada pada program ini. Atas dasar itu Fraksi PPP meminta penjelasan kepada pemerintah terhadap beberapa program pendidikan yang banyak dikurangi. Padahal amanat konstitusi kita mewajibkan 20 persen anggaran untuk pendidikan.
Hal ini sangat kontras antara efesiensi dengan kewajiban konstitusi,†urainya dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke 18 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kaltim Terhadap Nota Keuangan Rancangan P-APBD 2014, Rabu (11/6), kemarin, di gedung utama DPRD Kaltim.
Selain di bidang pendidikan, lanjutnya, FPPP meminta agar dalam penganggaran dibidang ketahanan pangan tidak terjadi pengurangan. Hal tersebut untuk menyesuaikan visi dan misi yang telah dicanangkan dalam RPJMB Pemprov Kaltim 2013-2018, bahwa salah satu misinya adalah membangun ketahanan pangan dengan pengupayakan swasembada.
“Tentunya hal-hal dalam misi harus diperkuat dalam penganggaran untuk dilaksanakan dan capaian bisa benar-benar terukur. Termasuk dalam hal capaian mengenai cetak sawah 50 ribu hektar agar benar-benar dilaksanakan, bukan hanya menjadi wacana tapi terpenting adalah implementasinya, sehingga benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kaltim,†imbuhnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/dhi/met)
Disayangkan Anggaran Pendidikan Menurun
Kamis, 12 Juni 2014 7:03 WIB