Dubai, UEA (ANTARA) - Merancang sebuah ibu kota bukanlah tugas mudah, apalagi mendirikan sebuah kota baru di area yang dulunya dipenuhi tanaman produksi dan bekas wilayah tambang dengan ekosistem terdegradasi seperti di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Langkah nyata memulihkan ekosistem kemudian dimulai dengan peluncuran Nusantara Regionally and Locally Determined Contribution (RLDC).
Ditandai dengan peluncuran RLDC di sela-sela Konferensi Para Pihak (Conference of the Parties/COP) Ke-28 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim di Dubai, Uni Emirat Arab pada 3 Desember 2023, menandakan kesiapan Otorita IKN (OIKN) untuk mewujudkan komitmen dan kontribusi Indonesia dalam upaya penanganan perubahan iklim.
"Nusantara sebagai kota untuk semua, tentu kita akan melihat kota ini sebagai kota masa depan yang green, smart, resilience, dan inklusif. Kita inginkan aksi-aksi tentang climate change atau perubahan iklim ini embeded. Artinya terintegrasikan ke dalam action plan kita ke depan, " ujar Kepala OIKN Bambang Susantono ketika ditemui ANTARA saat menghadiri COP28 di Dubai, pada awal Desember 2023.
RLDC sendiri bersifat regional, berlaku di wilayah Nusantara, yang mencakup area seluas 252 ribu hektare. Di dalamnya ditargetkan dapat menekan angka emisi menjadi -1,1 juta ton karbon dioksida (MtCO2) pada 2045 dalam skenario pertama. Sementara, skenario kedua memiliki target yang lebih ambisius yaitu mengurangi emisi -1,5 MtCO2 dalam periode yang sama.
Langkah-langkah yang diambil mencakup lima sektor yaitu kehutanan dan penggunaan lahan (forestry and other land use/FOLU), energi, industri, pengelolaan sampah dan agrikultur.
Baca juga: Pemerintah pastikan pembangunan IKN dukung pelestarian lingkungan
Sebagai contoh, di sektor FOLU secara khusus, OIKN menargetkan untuk melakukan restorasi hutan 45 persen dari total lahan untuk mencapai target skenario pertama dan restorasi 47 persen untuk skenario kedua. Secara keseluruhan IKN menargetkan 65 persen lahannya akan berupa hutan.
IKN juga didesain memiliki 100 persen sumber listrik terbarukan pada 2030, menggunakan semen yang lebih efisien dengan memakai bahan tambahan semen, pengurangan limbah, serta praktik agrikultur yang berkelanjutan pada 2045.
Khusus untuk sumber listrik, dengan telah dimulainya pembangunan listrik tenaga surya (PLTS) di IKN yang berkapasitas 50 MW dan target menjadikan Nusantara sebagai kota yang pada 2040 jalannya akan 100 persen dipenuhi oleh kendaraan listrik yang melayani mobilitas warganya.
Target itu tidak mudah dicapai, mengingat kondisi wilayah Nusantara yang sebelumnya merupakan area hutan industri monokultur dan bekas wilayah tambang yang ekosistemnya memerlukan pemulihan lingkungan masif. Dalam RLDC sendiri ditargetkan dilakukan pemulihan total 83.000 hektare.
Langkah penghijauan sendiri sudah dimulai dengan pembangunan persemaian di Mentawir, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang mampu menghasilkan 15-20 juta pohon per tahun untuk mendukung upaya reforestasi.
Terdapat juga serangkaian proyek berkelanjutan yang akan dilakukan bekerja sama dengan sektor swasta. Termasuk akan dicanangkan dalam groundbreaking tahap ketiga yang rencananya dilaksanakan pada Desember 2023. Mencakup 10 proyek dengan nilai investasi sekitar Rp10 triliun.
Dengan demikian, nanti kelihatan bahwa proyek tersebut bukan hanya membangun, melainkan juga menghijaukan. Adapun caranya memulainya dengan reforestasi untuk IKN.
Baca juga: Konsep pariwisata IKN berbasis kota hutan berkelanjutan
Kolaborasi Para Pihak
Sebagai kota pertama di Indonesia yang memiliki peta jalan mengurangi emisi karbon di wilayahnya, IKN tidak dapat berjalan sendiri untuk menjadi kota hijau dicintai oleh seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya dari sektor swasta, komunitas di akar rumput juga memiliki kontribusi penting mewujudkan rencana-rencana yang tertuang di RLDC.
Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan SDA OIKN Myrna Safitri menekankan bahwa RLDC sendiri memiliki sifat inklusif, yang dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh OIKN, tapi juga semua pihak yang beraktivitas di IKN. Termasuk masyarakat adat yang berada di wilayahnya dan warga baru yang akan tinggal di sana.
"Yang penting sebenarnya ketika kita berbicara RLDC ini bukan hanya ada policy, bukan sekadar ada program karena hal ini kan soal mindset dan gaya hidup," tuturnya di sela-sela acara COP28.
Beberapa target dalam RLDC memang membutuhkan kolaborasi dari masyarakat untuk menyukseskannya, termasuk pengelolaan sampah dan limbah. Dengan ditargetkan 60 persen daur ulang sampah di IKN menggunakan pendekatan ekonomi sirkular yaitu reduce, reuse, dan recycle (3R) serta 40 persen diolah kembali menjadi produk.
Begitu juga dengan sektor agrikultur yang akan menggunakan praktik berkelanjutan seperti penggunaan biochar, yaitu pembenah tanah hasil konversi dari limbah organik. Akan dilakukan juga praktik pertanian regeneratif dan agroforestri di beberapa kawasan hutan terdegradasi.
Untuk itu, perubahan pola pikir dan gaya hidup perlu menjadi sesuatu yang permanen. Salah satunya dengan pendekatan melalui sosialisasi dari tokoh agama dan masyarakat.
Ketua Pimpinan Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup (LPLH) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hayu Prabowo mengatakan perlunya membumikan isu krisis iklim dan deforestasi di tingkat tapak. Di situlah terdapat peran umat beragama.
Baca juga: Pembangunan Kota Nusantara kembalikan kejayaan hutan tropis Kalimantan
Melalui rumah-rumah ibadah, para tokoh agama dapat terus menggaungkan pesan untuk menjaga lingkungan di Tanah Air, termasuk secara khusus untuk mendorong kondisi Nusantara yang lebih baik, agar sampai ke berbagai lapisan masyarakat apapun agamanya.
"Karena mereka ada di tingkat tapak, maka bagaimana kita memperkuat di tingkat tapak," ujar Hayu.
Dukungan juga datang dari komunitas internasional, termasuk Bank Pembangunan Asia (ADB) yang mendukung pembangunan Nusantara menjadi kota nol emisi karbon.
Direktur Jenderal ABD untuk Asia Tenggara Winfried Wicklein menyoroti pentingnya peran pemerintahan sub-nasional seperti kota untuk mendukung pencapaian target iklim nasional, terutama untuk membangun komunitas yang memiliki resiliensi menghadapi perubahan iklim.
Pihaknya mendukung dalam perencanaan Nusantara menjadi kota hijau dan mobilisasi sektor finansial khususnya dari pihak-pihak swasta, membantu mengidentifikasi kesempatan kolaborasi pemerintah dan swasta.
Dengan berbagai bentuk dukungan tersebut, kolaborasi dari masyarakat di akar rumput, berbagai lembaga keagamaan, sektor swasta, dan komunitas internasional maka hal itu dapat mewujudkan komitmen IKN dalam mewujudkan kota nol emisi karbon yang dimiliki dan dicintai oleh semua masyarakat.
Baca juga: Pemerintah pastikan penataan IKN tak mengganggu konservasi hutan lindung