Tenggarong (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur berkomitmen menjadikan daerah ini lumbung pangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dibuktikan dengan telah menetapkan lima kawasan pertanian ditambah upaya secara gencar membantu petani dan nelayan.
"Pemkab Kukar (Kutai Kartanegara) telah bertekad menjadikan daerah ini sebagai lumbung pangan bukan hanya untuk Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), tapi juga untuk penduduk IKN karena tahun depan IKN pindah ke sini," ujar Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah di Samarinda, Minggu.
Saat ini, Kutai Kartanegara telah menjadi produsen padi terbanyak di Kaltim, belum termasuk bahan pangan lain, seperti buah, sayur, perkebunan, peternakan, hingga subsektor kelautan dan perikanan yang tersebar di daerah itu, mulai kawasan pesisir Kecamatan Marangkayu hingga Samboja dengan garis pantai sepanjang 1.571 km.
Garis pantai di Kutai Kartanegara ini yang terpanjang di Kaltim dengan total 3.776 km. Garis pantai terpanjang kedua setelah daerah itu, yakni Kabupaten Berau sepanjang 1.098 km, disusul Kutai Timur sepanjang 542 km.
Untuk tanaman pangan, antara lain produksi padi Kutai Kartanegara selalu tertinggi di Kaltim, seperti pada 2022 petani setempat menghasilkan 106.117,23 ton gabah kering giling (GKG).
Pada 2023, khususnya periode Januari-September produksi padi di daerah itu telah mencapai 106.410 ton GKG, disusul Kabupaten Penajam Paser Utara 44.120 ton, dan Kabupaten Paser 26.370 ton GKG.
Dia menjelaskan untuk mewujudkan daerah setempat sebagai lumbung pangan IKN maka pembangunan pertanian dalam arti luas berbasis kawasan dan program hilirisasi produk pertanian menjadi perhatian. Pihaknya telah menetapkan lahan seluas 8.093,06 hektare (ha) untuk pengembangan padi sawah di lima kawasan.
Sebanyak lima kawasan ini, yakni Muara Kaman-Sebulu seluas 1.520,63 ha, Marangkayu-Loa Kulu 1.216,71 ha, Marangkayu 1.082,16 ha, Marangkayu 1 seluas 1.650,05 ha, dan Marangkayu 2 seluas 2.166,71 ha.
"Pemkab Kukar terus berinovasi meningkatkan pertanian dan perekonomian lain agar masyarakat dapat hidup layak, namun keinginan Pemkab Kukar ini harus diiringi dengan kesadaran penuh dari masyarakat untuk mengubah diri baik dari pola pikir maupun kinerja di masing-masing sektor ekonomi," katanya.
