Samarinda (ANTARA) -
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Agiel Suwarno meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk memprioritaskan pengembangan perkebunan rakyat di daerah ini.
"Kami mengusulkan, agar Pemprov Kaltim bisa memberi program bantuan untuk aktivitas perkebunan rakyat lebih banyak lagi. Selama ini perkebunan rakyat belum dibantu secara maksimal dan lebih banyak perkebunan besar yang mendapat bantuan," kata Agiel di Samarinda, Minggu.
Menurut anggota Fraksi PDI-P itu, perkebunan rakyat sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Agiel yang mewakili daerah pemilihan Kutai Timur, Berau, dan Bontang berharap, Pemprov Kaltim bisa memberi perhatian yang sama antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Sebab, perkebunan rakyat juga memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan komoditas unggulan seperti sawit, karet, dan kakao.
"Jadi minta diberi perhatian lebih, supaya pengelolaan perkebunan rakyat juga bisa lebih optimal," ujarnya.
Agiel juga mengatakan, anggaran yang digelontorkan dari APBD untuk membantu perkebunan rakyat masih terbilang sedikit. Padahal, tiap tahunnya Pemprov Kaltim selalu menyediakan anggaran untuk bantuan di sektor perkebunan.
"Kami menegaskan, ini harus jadi perhatian Pemprov Kaltim karena perkebunan rakyat juga berkontribusi terhadap perekonomian daerah," tegasnya.
Salah satu kendala yang dihadapi oleh perkebunan rakyat, lanjut Agiel, adalah status lahan yang masih berstatus Hak Guna Bangunan (HGU) milik perusahaan. Status itu memberikan dampak, menjadi hambatan karena pemerintah tidak bisa menjalankan programnya.
"Kami mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkup Pemprov Kaltim untuk menuntaskan persoalan ini. Kami meminta agar OPD juga bisa cermat dan teliti untuk menetapkan status lahan perkebunan masyarakat," ujar Agiel.
Sebagaimana diwartakan ANTARA sebelumnya, petani perkebunan rakyat di Provinsi Kaltim merupakan petani paling sejahtera ketimbang petani lain, terlihat daro Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2023 yang lebih tinggi, yakni mencapai 178,85, jauh di atas angka keseimbangan.
Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) di Kaltim pada Maret 2023 sebesar 178,85, sedangkan subsektor lainnya lebih rendah.
Sedangkan subsektor lainnya adalah Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 94,71, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 111,64, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 108,42, dan Nilai Tukar Nelayan serta Pembudidaya Ikan (NTNP) sebesar 98,87. (Adv/DPRD Kaltim)
