Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, mengingatkan penggunaan dana desa harus terfokus pada peningkatan serta pengembangan pendapatan desar sehingga menjadi desa mandiri.
Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), menurut Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Syahrudin M Noor di Penajam, Selasa, harus dikelola secara transparan, akuntabel, serta terukur agar desa mampu menopang perekonomian sendiri, bahkan investasi.
Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), menurut Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Syahrudin M Noor di Penajam, Selasa, harus dikelola secara transparan, akuntabel, serta terukur agar desa mampu menopang perekonomian sendiri, bahkan investasi.
"Seluruh desa harus mampu mengelola dana desa pada program kerja yang tepat. Tujuannya, menuju desa mandiri dengan memanfaatkan potensi perekonomian masing-masing desa," kata Syahrudin.
Dana desa yang dikelola, lanjutnya, harus menyasar peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan pengembangan potensi desa maupun usaha lain, seperti pembukaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Baca juga: Muhaimin Iskandar janjikan dana desa Rp5 miliar di 2024
Dana desa yang dikelola, lanjutnya, harus menyasar peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan pengembangan potensi desa maupun usaha lain, seperti pembukaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Baca juga: Muhaimin Iskandar janjikan dana desa Rp5 miliar di 2024
Keberadaan Kabupaten Penajam Paser Utara yang akan menjadi daerah tetangga Ibu Kota Negara (IKN) Kota Nusantara, menurutnya, semakin menguatkan posisi tawar desa-desa guna memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam dan meningkat.
Kegiatan perekonomian desa seperti pembukaan BUMDes itu juga berdampak pada penyerapan lapangan pekerjaan di desa yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.
"Jika desa sudah punya investasi, desa itu akan terus mandiri dan tidak bergantung pada anggaran dari pemerintah," ujarnya.
Baca juga: Penyaluran BLT dana desa Kaltim mencapai Rp85,75 miliar
