Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yakin wisatawan tetap berminat mengunjungi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) meskipun terdapat kekhawatiran mengenai kemungkinan kelambanan dalam pembangunan infrastruktur di era pemerintahan baru.
"Animo masyarakat untuk berkunjung ke IKN sangat tinggi. Mereka ingin melihat langsung perkembangan ibu kota negara baru," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik di Samarinda, Sabtu.
Ia percaya ketertarikan masyarakat ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur.
"Kita harus jeli melihat peluang ini. Gelar berbagai acara di daerah, seperti di Samarinda, untuk menarik wisatawan datang ke IKN, juga tertarik berkunjung ke daerah penyangga," jelasnya.
Pihaknya sebagai lembaga eksekutif senantiasa memperhatikan UMKM sebagai basis ekonomi masyarakat dan berharap terus menjadi prioritas bagi pemimpin daerah ke depan.
"Tolong perhatikan UMKM. Inilah yang sesungguhnya menggerakkan ekonomi masyarakat," tegasnya.
Akmal Malik menekankan pentingnya mengembangkan UMKM dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan.
"Mari kita kembangkan UMKM. Beri mereka ruang yang besar untuk berkembang. Perbanyak ajang yang membangun maupun pameran untuk menampilkan produk-produk mereka," ajaknya.
Ia memberi arahan kepada dinas terkait agar ajang yang digelar di Kaltim tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional.
"Uang dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh, Papua, akan mengalir ke sini," inginnya.
Sementara itu pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo berpendapat bahwa Kaltim tidak akan terlalu terpengaruh jika terjadi kelambanan pembangunan IKN.
"Kalimantan Timur tetap memiliki potensi ekonomi yang besar," ujarnya.
Purwadi menyarankan Pemerintah Kaltim agar melakukan tata kelola APBD yang berbeda dan berani.
"Dengan APBD kita yang mencapai Rp25 triliun, jika tata kelolanya baik, pasti kita bisa sejahtera," tegasnya.
Ia mencontohkan alokasi APBD seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi dan pariwisata.
Menurut Purwadi, pola alokasi APBD mesti mengutamakan kepentingan masyarakat, seperti pendidikan 20 persen, pertanian 10 persen, ekonomi kreatif dan wisata 10 persen. Sisanya untuk infrastruktur, kesehatan, pemberdayaan sosial, hingga belanja operasional pemerintah.
"Saat ini, penggunaan APBD tidak terpola dengan baik," katanya.
Purwadi menyoroti APBD agar tidak banyak digunakan untuk alokasi belanja operasional pemerintahan, dan mesti diperbesar pada porsi kepentingan publik, sehingga hal tersebut menggambarkan sistem tata kelola pemerintah yang sehat.
Ia mengatakan Kalimantan Timur akan terus berkembang jika tata kelola pemerintahannya baik.
