Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menawarkan proyek pembangunan kebun raya, jalur hijau dan taman publik kepada seluruh pihak, termasuk swasta, yang ingin berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Terkait dengan proyek pembuatan kebun raya di IKN atau botanical garden, kemudian jalur hijau, taman publik. Kita inginnya investasi untuk pembuatan kebun raya ini dari swasta," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono di Gedung DPR RI Jakarta pada Senin.
Bambang menambahkan OIKN membuka tawaran untuk pembangunan kebun raya serta ruang hijau tersebut bagi semua pihak yang ingin berkontribusi dalam pembangunan IKN.
"Tentu kita buka buat mereka yang ingin berkontribusi di mana mereka ingin memberikan pendanaan bagi kita untuk sektor-sektor atau hal-hal yang secara komersial kurang menarik bagi investor," katanya.
Baca juga: Penajam serahkan pegawai dan aset di Kota Nusantara kepada Otorita IKN
Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN, Pemerintah melakukan sinergi pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun sumber pendanaan lainnya dari non-APBN untuk pembangunan IKN Nusantara, meliputi skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN.
Kemudian skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni.
Skema pendanaan lainnya yakni skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional yang merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana, antara lain dari bilateral atau lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/atau pemberian dana talangan.
Dan skema pendanaan lainnya yaitu pendanaan kreatif atau creative financing seperti crowd funding dan dana dari filantropi.
Baca juga: PUPR: Empat gedung Kemenko di IKN bisa digunakan bertahap Agustus 2024
