Penajam (ANTARA) -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, mendorong pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan Bendung Gerak Sungai Talake di perbatasan Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser.
"Kami minta pemerintah pusat agar pada 2024 bisa dilaksanakan pembangunan Bendung Gerak Sungai Talake karena penting bagi petani untuk sumber air irigasi lahan persawahan," tegas Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Syahrudin M Noor di Penajam, Rabu.
Rencana pembangunan Bendung Gerak Sungai Talake sempat tertunda, walaupun telah masuk tahapan lelang pengerjaan, lanjut dia, seharusnya pembangunan Bendung Gerak Sungai Talake tersebut diprioritaskan karena dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
Keberadaan Bendung Gerak Sungai Talake telah didambakan masyarakat petani di Kabupaten Penajam Paser Utara sejak lama, sebab dapat berpengaruh pada produksi pertanian tanaman padi.
Bendung Gerak Sungai Talake sangat penting bagi petani untuk sumber air irigasi lahan persawahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser.
Keberadaan Bendung Gerak Sungai Talake di Kabupaten Paser berpengaruh besar pada peningkatan hasil panen petani, menurut dia, karena selama ini pengairan sawah petani menggunakan sistem tadah hujan.
Jika sudah ada Bendung Gerak Sungai Talake dipastikan petani bisa panen padi tiga kali dalam satu tahun, tambah dia, dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi angka kemiskinan serta menekan stunting (kekerdilan anak) akibat kurang asupan gizi.
Bendung Sungai Talake dan jaringan irigasi diharapkan segera dibangun karena Kabupaten Penajam Paser Utara masuk dalam kawasan penyangga pangan Ibu Kota Negara atau IKN Indonesia baru bernama Nusantara.
Pembangunan Bendung Gerak Sungai Talake yang pembebasan lahan telah dilakukan pada 2020 tersebut juga sebagai persiapan untuk pemenuhan kebutuhan pangan IKN Nusantara.
Pembangunan Bendung Gerak Sungai Talake seluas 74,307 hektare mencakup Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dengan perkiraan anggaran lebih kurang Rp759,8 miliar.
Syahrudin M Noor meminta kepada pemerintah pusat, agar pembangunan infrastruktur IKN Indonesia baru dibarengi pembangunan infrastruktur pertanian daerah penyangga IKN Indonesia baru.(Adv)