Ratusan PNS dan Tenaga Honorer PPU Berunjukrasa

Panajam (ANTARA Kaltim)- Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU)  melakukan aksi unjuk rasa di lhalaman kantor Bupati,  mereka  menolak  dimutasi  terhitung sejak 27 Juni 2013.

PNS dan tenaga honerer tersebut berasal dari Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata (Dishubbudpar), petugas kebersihan dan pertamanan Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah (DPU Kimpraswil) serta Komisi Pemilihan Daerah (KPU). Aksi  mereka juga didukung  oleh sejumlah organisasi kemasyarakat an (ormas).

Dalam aksinya  yang dimulai pukul 10.00 Wita ,  para pengunjuk rasa membawa sejumlah spanduk dan poster yang bertuliskan tuntutan  agar mutasi dibatalkan. Bahkan, dalam poster tersebut, meminta kepada Inspektorat untuk menindak PNS yang ikut dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 25 April lalu.
 
“Kami minta pejabat yang berwenang untuk menemui kami disini. Karena mutasi tersebut sudah jelas-jelas melanggar  surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Jadi kami minta mutasi supaya dibatalkan,”  kata koordinator aksi, Hatta Kadir, Senin (1/7).

Bahkan dalam orasinya , para pendemo  menyayangkan karena Sekretaris KPU Kabupaten PPU dimutasi dan tidak diberikan jabatan. Jika sekretaris KPU tidak dikembalikan  ke jabatan semula, maka  mereka  tidak akan melaksanakan tahapan pemilihan gubernur (Pilgub) dan Pemilu 2014,” kata salah seorang petugas Pantia Penyelengara Kecamatan (PPK).

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara pendemo dengan Satpol PP, karena mereka memaksa masuk kantor bupati untuk menemui para pejabat. Namun  Satpol PP berhasil menghalau mereka.

Meskipun dalam  aksi itu  tidak terlibat anggota Sabhara Polres PPU untuk membantu pengamanan, tapi hanya  ada beberapa  aparat  kepolisiani yang berpakaian preman.  Aksi unjukrasa itu juga sempat diwarnai pelemparan gelas  air mineral, yang mengenai kaca kantor bupati.  Selain itu  para pendemo  juga melakukan pembakaran ban bekas di halaman kantor bupati.

Selama satu jam mereka menggelar aksi , namun  tak satupun pejabat yang menemui. Kemudian mereka melakukan negosiasi dengan  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  yang melakukan penjagaan  ketat.  

Akhirnya  perwakilan  pengunjukrasa diizinkan masuk  untuk melakukan pemeriksaan ruangan pejabat dan  mereka bertemu dengan  Pelaksana tugas  (Plt) Sekretaris Kabupaten  PPU, Abdul  Zaman.

Abdul  Zaman  pun  akhirnya menemui para pengunjukrasa  untuk memberikan penjelasan mengenai mutasi sesuai hasil rapat Baperjakat.  (*)