Anies banding PTUN hingga Mensos singgung faskes DKI

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa terkait kebijakan pemerintah DKI Jakarta dan isu perkotaan lain menarik perhatian publik sepanjang Rabu (9/3/2022) kemarin.

Dari mulai Gubernur Anies Baswedan mengajukan banding di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal pengerukan Kali Mampang hingga Menteri Sosial (Mensos) menyinggung fasilitas kesehatan di Jakarta.

Berikut rangkuman berita pilihannya.

1. Anies ajukan banding putusan PTUN soal pengerukan Kali Mampang

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang mengabulkan gugatan warga agar Pemerintah Provinsi DKI mengeruk Kali Mampang.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta dipantau di Jakarta, Rabu, Anies mengajukan permohonan banding pada Selasa (8/3).

Ada tujuh orang warga yang sebelumnya menjadi penggugat berdasarkan perkara Nomor PTUN 205/G/TF/2021/PTUN.JKT dan saat ini berstatus terbanding.

baca di sini


2. Petugas gabungan tertibkan bangunan di atas trotoar di Cakung

Jakarta (ANTARA) - Petugas gabungan dari unsur TNI, Polri dan Satpol PP menertibkan puluhan bangunan semi permanen yang didirikan di atas trotoar di Cakung, Jakarta Timur.

Menurut Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan, penertiban bangunan yang selama ini digunakan untuk berjualan itu dilakukan guna mengembalikan fungsi trotoar.

"Kita mau masyarakat yang berdagang di wilayah trotoar itu kita minta kembalikan fungsinya. Hari ini Alhamdulillah kita lakukan bersama-sama pihak TNI, Polri, Satpol PP, Sudin Bina Marga, Sudin SDA melakukan pengembalian fungsi itu," kata Eka Darmawan di Jakarta Timur (Jaktim), Rabu.

baca di sini


3. DPRD DKI dorong tarif integrasi antarmoda dikaji ulang

Jakarta (ANTARA) - Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mematangkan kembali kajian kebijakan tarif integrasi yang rencananya diberlakukan mulai Maret 2022.

Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak, kajian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terkait penetapan tarif integrasi masih kurang lengkap, sementara waktu penerapan sudah dekat.

"Saat ini datanya masih terlalu mentah. Berapa PSO (Public Service Obligation) yang diperkirakan setelah ada tarif integrasi ini? Berapa persen penumpang yang akan menggunakan moda terintegrasi? Belum ada datanya," ujar Gilbert di Jakarta, Rabu.

baca di sini


4. Mensos : Jakarta miliki akses dan fasilitas kesehatan lebih lengkap

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan Jakarta memiliki akses dan fasilitas kesehatan lebih lengkap sehingga para pasien dengan riwayat penyakit berat dari daerah dapat berobat ke Ibu Kota.

"Karena rujukannya rumah sakit yang dokternya lengkap, tenaga medisnya lengkap, itu di Jakarta yang paling lengkap. Karena itu kenapa kemudian banyak di beberapa daerah dirujuk ke sini," kata Risma kepada wartawan di Jakarta Utara, Rabu.

Karena itu, Risma amat bersyukur ketika ada rumah singgah di Jakarta yang bisa menampung pasien-pasien dengan riwayat penyakit berat dari selama pengobatannya di Jakarta.

baca di sini