Jokowi imbau seluruh pihak tetap waspada COVID-19

Samarinda (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengimbau seluruh pihak untuk tetap waspada terhadap COVID-19 meski pandemi terus melandai.

"Kita harus tetap waspada karena pandemi belum berakhir," ujar Jokowi saat memberikan arahan dalam penyerahan DIPA dan TKDD yang disiarkan melalui live streaming, Senin.

Menurutnya pandemi COVID-19 masih akan menjadi ancaman dunia termasuk Indonesia pada tahun 2022 mendatang, terlebih di beberapa negara sudah muncul varian baru, yaitu varian Omicron.

"Antisipasi dan mitigasi sedini mungkin harus disiapkan agar tidak mengganggu kesinambungan program yang telah disusun, termasuk pemulihan ekonomi nasional," tegas Jokowi.

Pemerintah pun mengantisipasi ancaman di tahun yang akan datang salah satunya menjaga tata kelola keuangan agar tetap baik.

Jokowi menjelaskan APBN tahun 2022 akan fokus pada enam kebijakan utama, yaitu melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan prioritas sektor kesehatan.

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

Ketiga, peningkatan SDM yang unggul, keempat melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Kelima, penguatan desentralisasi fiskal, termasuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.

"Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien," papar Jokowi.

Jokowi resmi menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022 secara online dan ofline dari Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11).

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menyebut tidak ada perubahan besaran DIPA dan TKDD untuk Kaltim, masih sama dan mirip dengan tahun lalu.

"Setelah ini Pemprov Kaltim akan segera membahas hal tersebut bersama DPRD Kaltim kemudian baru kita umumkan," tuturnya.

Untuk diketahui, DIPA dan TKDD Pemprov Kaltim tahun ini sebesar Rp28 triliun dengan rincian untuk instansi vertikal Rp10 triliun dan pemerintah daerah Rp18 triliun.

Pemprov Kaltim sendiri mendapat alokasi Rp4,1 triliun dan tahun depan angkanya hampir tidak mengalami perubahan signifikan.