Samarinda (ANTARA Kaltim) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, Jumat (18/1), bersilaturahmi dengan Komisi IV DPRD Kaltim untuk menjalin komunikasi lebih intens dengan lembaga legislatif.
Dalam pertemuan, Dewan menyatakan siap memberikan dukungan alokasi anggaran untuk membiayai program-program BPBD.
Sekretaris BPBD Kaltim Sabaraji mengatakan, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan informasi bahwa BPBD telah terbentuk baik di tingkat provinsi maupun di beberapa kabupaten/kota, antara lain Kota Samarinda, Kabupaten Kukar, Kabupaten Paser dan lainnya.
"Pertemuan ini merupakan langkah awal, sehingga diharapkan akan mempermudah hubungan komunikasi antara BPBD dengan DPRD, dalam hal ini komisi IV sebagai alat kelengkapan yang membidangi kesejahteran sosial, pendidikan dan kesehatan," kata Sabaraji yang didampingi tiga orang stafnya, yakni Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim, Zaina Yurda, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kaltim, Agustoni dan Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Logistik BPBD Kaltim, Hadasa.
Dia menjelaskan, Kaltim merupakan daerah yang rawan dan rentan terhadap bencana, baik yang disebabkan alam maupun manusia. Karena itu, sangat penting bagi BPBD untuk melakukan koordinasi lintas sektoral.
"Kondisi Kaltim yang sangat luas dengan berbagai kondisi biologis, geologis, biografis, hidrologis, dan klimatologis merupakan wilayah yang rawan bencana, dan penuh permasalahan tersendiri dalam penanggulangannya," kata Sabaraji.
Dia menyebutkan, selama ini penanganan kejadian bencana masih bersifat parsial, ditangani oleh berbagai lembaga/instansi, sehingga kurang terkoordinir, efektif dan efesien. Semakin banyaknya jenis bencana dan kompleksnya penanggulangan bencana dan kedaruratan, membutuhkan upaya penanggulangan yang terencana, terpadu dan sistematis.
Salah satu faktor utama penyebab sulitnya penanggulangan bencana adalah terbatasnya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional di bidang tanggap bencana, serta minimnya anggaran untuk penanggulangan bencana.
"Berdasar data jumlah bencana di Kaltim, menurun jika dilihat selama waktu tiga tahun terakhir. Kendati demikian jika diamati selain tidak bisa dianggap remeh, juga tidak bisa dikatakan sedikit. Selama 2010 seluruh bencana daerah berjumlah 788 kejadian, 2011 berjumlah 267 kejadian dan 2012 berjumlah 280 kejadian," ujar Sabaraji.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Encik Widyani mengatakan, pihaknya menyambut baik silaturahmi jajaran BPBD Kaltim. Dewan juga sangat mendukung program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut dalam membantu kesulitan masyarakat.
"Pada prinsipnya DPRD, terutama Komisi IV sangat mendukung pekerjaan mitra kerja, terlebih yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebab salah satu bentuk konkret pelayanan publik adalah penanggulangan bencana," tegas Encik Widyani yang menerima jajaran BPBD bersama Ketua Komisi IV, H Ahmad Abdullah serta anggota Komisi IV, Masitah, Safuad dan Maria Margaretha Rini Puspa.
Menurut Encik Widyani, Dewan akan berupaya mendukung sarana dan prasarana melalui penganggaran. Karena tidak mungkin program kerja dapat berjalan tanpa didukung anggaran yang memadai.
Politisi asal Fraksi Partai Golkar itu juga meminta partisipasi seluruh pihak, terutama pihak ketiga yakni perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim, untuk dapat membantu BPBD provinsi dalam melaksanakan program kerjanya. Karena pada hakikatnya partisipasi dalam penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/met/mir)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Silaturahmi ke Komisi IV
Senin, 21 Januari 2013 4:59 WIB
Berdasar data jumlah bencana di Kaltim, menurun jika dilihat selama waktu tiga tahun terakhir. Kendati demikian jika diamati selain tidak bisa dianggap remeh, juga tidak bisa dikatakan sedikit