Samarinda (ANTARA) - Gubernur Kaltim Isran Noor mengaku bersyukur atas ditetapkannya Kaltim sebagai lokus dialog publik Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran DPD RI yang telah memilih Kalimantan Timur sebagai lokus dialog publik Kelompok DPD RI, " ujar Gubernur Isran dalam arahan yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim Moh Jauhar Efendi saat membuka Dialog Publik Kelompok DPD RI, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (20/11).
Seperti diketahui dialog publik meruapakan upaya DPD dalam menindaklanjuti Keputusan MPR Nomor: 8/MPR/2019 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019.
Kegiatan dilaksanakan hasil kerja sama Kelompok DPD RI di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda.
Jauhar mengungkapkan dalam Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 terdapat tujuh poin rekomendasi pada MPR, yakni pokok-pokok haluan negara, penataan kewenangan MPR, penataan kewenangan DPD, penataan system presidensiil dan penataan kekuasaan kehakiman.
Selanjutnya, penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum negara. pelaksanaan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR.
“Kita berharap nara sumber dan peserta memberikan masukan-masukan kepada anggota DPD agar dirumuskan dalam suatu bentuk kebijakan. Melalui dialog publik menambah pengetahuan tentang Keputusan MPR dan bagaimana keputusan itu membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi,” ucapnya.
Kelompok DPD di MPR dipimpin Dr Intsiawati Ayus dari Provinsi Riau, didampingi Aji Mirni Mawarni (Kaltim), Habib Said Abdurrahman (Kalteng), Muslim Muhammad Yatim (Sumbar), Ahmad Kanedi (Bengkulu), Rahmiati Jahja (Gorontalo), Ajbar (Sulbar), Maria Goretti (Kalbar), Novia Anakotta (Maluku) dan I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa (Bali).
Hadir, Dekan Fakultas Hukum Unmul Mahendra Putra Kurnia beserta jajaran, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unmul Sonny Sudiar selaku moderator dialog publik, peserta dari akademisi dan mahasiswa sejumlah perguruan tinggi di Samarinda.
