Samarinda (ANTARA) - Jumlah kepesertaan keluarga berencana di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan 20 persen sebagai dampak dari pandemi COVID-19, karena banyak warga yang khawatir jika ke luar rumah untuk ber-KB.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim Muhammad Edi Muin di Samarinda Jumat mengatakan penurunan kepesertaan KB yang sebesar 20 persen itu juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah kehamilan, karena warga lebih banyak menghabiskan waktu di rumah selama pandemi.
Ia menuturkan capaian program BKKBN terlihat di Januari dan Februari yang masih normal, namun di bulan Maret, April, dan Mei, terlihat terjadi penurunan kepesertaan KB akibat adanya pembatasan sosial dalam menjaga jarak sehingga warga banyak mengurangi aktivitas di luar rumah.
"Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat dibatasi ke luar rumah, beraktivitas di luar rumah, harus menjaga jarak, sehingga hal ini juga berdampak pada pelayanan KB yang menurun karena berbagai aktivitas menjadi terbatas," tuturnya.
Untuk itu, pihaknya kemudian meluncurkan pola baru yakni pelayanan yang terus diberikan melalui para PLKB dengan mendatangi para akseptor yang menggunakan pil dan kondom.
Selain itu, BKKBN Kaltim juga melakukan sosialisasi di beberapa titik dengan pemasangan baleho yang mencantumkan call center pelayanan KB, sehingga warga yang membutuhkan bantuan pelayanan KB segera mendapat bantu dari PLKB dan bidan terdekat.
"Di masa pandemi ini, kami juga terus mengimbau kepada masyarakat menunda kehamilan, karena ibu hamil muda biasanya badan lemas dan mudah terserang penyakit serta dampak lainnya," ucap Edi.
Ia juga mengatakan pengendalian penduduk harus dilakukan bersama-sama dengan menyatukan persepsi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan seperti OPD, PLKB, PKK, mitra kerja, dan para kader.
Disinggung mengenai rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim yang dipastikan bakal dibarengi dengan penambahan jumlah penduduk yang mungkin tidak terkendali, Edi tidak menampik hal itu sehingga diperlukan upaya khusus untuk menanganinya.
"Memang yang menjadi persoalan awal adalah terkait migrasi yang menyebabkan pertumbuhan penduduk meningkat, sehingga perlu disikapi bijak. Jumlah penduduk Kaltim pasti akan berlipat ganda, maka perlu langkah strategis dan terencana guna meminimalkan dampak yang mungkin muncul," ucap Edi.
