Jakarta (ANTARA) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan merevisi target realisasi investasi lantaran capaian realisasi investasi triwulan II/2020 yang dipastikan turun karena dampak sistemik pandemi COVID-19.
Kendati demikian Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam ajang silaturahmi dengan para Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengatakan akan terus berkonsolidasi untuk mendorong realisasi investasi.
"Pemerintah saat ini belum bisa menentukan kapan pandemi COVID-19 akan berlalu. Kita harus melakukan penyesuaian dengan keadaan ini. BKPM akan melakukan revisi target realisasi investasi triwulan II 2020 ini. Nanti akan kami informasikan lagi. Dengan kondisi saat ini, kita harus melakukan hal-hal di luar kelaziman. Presiden Jokowi sudah sampaikan bahwa saat ini ekonomi turun, banyak orang kehilangan pekerjaan. Solusi untuk menciptakan lapangan kerja yaitu melalui investasi," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Bahlil juga menyampaikan terima kasih kepada DPMPTSP Provinsi atas pencapaian realisasi investasi triwulan I/2020 dan tidak lupa mengingatkan persiapan realisasi investasi triwulan II tahun 2020 yang akan dilakukan bulan depan.
"Saya juga ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya dalam menyukseskan realisasi investasi triwulan I 2020 lalu yang mencapai Rp210,7 triliun atau tumbuh 8 persen dibandingkan tahun lalu," katanya.
Para Kepala DPMPTSP Provinsi menyambut antusias kesempatan bertatap muka secara virtual dengan Kepala BKPM di masa pandemi COVID-19.
Pada sesi diskusi yang berlangsung akrab, diceritakan perkembangan investasi semasa pandemi COVID-19 dari masing-masing daerah.
Kegiatan fasilitasi investor dan memproses perizinan juga tetap berjalan untuk menjaga produktivitas kerja, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan.
"Dalam kondisi ini, kami telah menerapkan tatanan normal baru produktif, mengacu pada Surat Edaran dari Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Terkait OSS, kami harap akan ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat, khususnya terkait implementasi setelah adanya Omnibus Law," kata Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondro.
Sementara Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Syamsuardi mengaku tetap optimistis di masa pandemi ini meski ada tantangan, khususnya menjelang realisasi investasi Triwulan II 2020.
"Banyak perusahaan yang belum sadar akan kewajiban mengisi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Kalau kesadaran meningkat, akan membantu capaian realisasi investasi. Bagaimana pun juga, saya tetap optimis investasi jalan terus!" ujar Syamsuardi.
Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Rina Rahdianawati melaporkan secara singkat tindak lanjut pengawalan investasi terhadap 11 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Jawa Barat.
"Kami sudah membahas 11 PSN ini dengan Bapak Gubernur Jawa Barat dan kami baru bertemu dengan enam perusahaan. Masih ada lima perusahaan lagi yang belum bisa kami hubungi. Kiranya kami mohon bantuan Bapak Kepala BKPM untuk memfasilitasi hal ini, sehingga bisa kita koordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota," ujar Rina.
