Dewan Minta Pengawasan Distribusi BBM

Samarinda (ANTARA News Kaltim) - DPRD Kalimantan Timur meminta Pertamina dan polisi melakukan pengawasan distribusi bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sehingga tidak ada penyimpangan.

"Menjelang kenaikan harga BBM yang akan diumumkan pemerintah 1 April mendatang, jangan sampai ada oknum yang mengail di air keruh. Ulah spekulan harus diawasi dan pemenuhan kebutuhan rakyat akan BBM harus dijamin kelancarannya," kata Wakil Ketua DPRD Kaltim Yahya Anja di Samarinda, Senin.

Politisi dari Partai Demokrat ini mengaku prihatin karena rakyat harus antre di SPBU selama berjam-jam untuk membeli premium dan solar.

Padahal menurut keterangan Pertamina stok BBM yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kaltim.

"Saya lihat sendiri di beberapa SPBU terjadi antrean yang cukup panjang. Tapi anehnya dalam waktu tak lama, stok BBM yang ada sudah ludes terjual dan banyak masyarakat yang kecewa," kata Yahya Anja.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim asal PKS, Ali Hamdi menambahkan, PKS secara tegas menolak kenaikan harga BBM yang imbasnya sangat dirasakan berat oleh masyarakat kecil.

"Sekarang belum diterapkan saja, imbasnya sudah dirasakan masyarakat, dengan antrean BBM, atau pun ikut naiknya kebutuhan primer masyarakat," kata kata Ali Hamdi.

Ali Hamdi juga meminta distribusi BBM diawasi karena ada dugaan akhir-akhir ini banyak oknum yang bermain memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan besar.

"Makanya saya meminta Pertamina dan polisi bersikap tegas. Jangan membiarkan oknum-oknum yang bermain, melakukan spekulasi dengan menimbun BBM untuk meraih untung besar," kata Ali Hamdi. (*)