Samarinda,(ANTARA News Kaltim) - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidang Pendidikan, Musliar Kasim dijadwalkan menghadiri Deklarasi Ujian Nasional (UN) Jujur di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) pada 27 Maret 2012.
"Semula yang bakal menghadiri deklarasi nanti, dijadwalkan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun karena beliau ada kesibukan sehingga diwakilkan kepada wakilnya," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, H Musyahrim di Samarinda, Jumat.
Musyahrim yang didampingi Sekretarisnya Dayang Budiarsih ini melanjutkan, deklarasi tersebut akan digelar di Stadion Madya, Samarinda. Sedangkan saat ini pihaknya masih menyesuaikan waktunya, apakah pagi atau sore karena panitia masih memantau jadwal kehadiran Wamendikbud.
Deklarasi UN Jujur akan dibacakan perwakilan peserta yang akan mengikuti UN 2012, yakni mulai jenjang SD hingga SMA atau yang sederajat, termasuk unsur yang terlibat langsung dalam pelaksanaan UN.
Jumlah peserta yang akan membacakan Deklarasi UN Jujur mencapai 6.000 orang yang terdiri dari siswa, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah/madrasah, dewan pendidikan, dan pejabat pengelola pendidikan.
Isi deklarasi atau ikrar adalah, siap membangun budaya pembelajaran berdasarkan nilai agama dan nilai-nilai utama karakter bangsa, yakni beriman, bertaqwa, bersih, kreatif, santun, cerdas, disiplin dan bertanggung jawab.
Untuk itu, para peserta siap menyukseskan ujian nasional dengan jujur dan berprestasi, termasuk siap melaksanakan dan menerima pendidikan anti korupsi.
Sedangkan peserta yang menghadiri kegiatan itu antara lain, kepala daerah di kabupaten dan kota, kepala dinas pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota di Kaltim.
Selain Kaltim, kegiatan nasional ini juga digelar di delapan daerah lain, yakni Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Bali.
Tujuan digelarnya deklarasi adalah, menanamkan komitmen dan tekad untuk melaksanakan dan mengikuti UN dengan jujur dan sungguh-sungguh, termasuk menanamkan dan melaksanakan pendidikan anti korupsi di sekolah.(*)
