Samarinda (ANTARA) - DPW PPP Kalimantan Timur mengharapkan masyarakat berpikir secara objektif terkait kasus korupsi yang menyeret ketua umum PPP Romahurmuziy.
Ketua DPW PPP Kaltim, Rusman Yaqub kepada awak media di Samarinda, Minggu, mengatakan bahwa peristiwa yang menyeret ketua umum PPP tersebut merupakan perilaku pribadi dan bukan mewakili kelembagaan Partai berlambang ka'bah.
Oleh sebab itu, kata Rusman masyarakat dihimbau untuk berpikir secara jernih dan tidak mengeneralisasikan persoalan tersebut berkaitan dengan Partai PPP.
"Bagi kami kader di wilayah tentunya sangat prihatin dengan peristiwa yang menimpa Ketua umum kami, terus terang kejadian itu telah memberikan dampak kekagetan yang luar biasa, namun perlu diluruskan bahwa kejadian itu adalah perilaku pribadi beliau tidak ada sangkut pautnya dengan partai," kata Rusman dikonfirmasi, Minggu.
Ia mengakui peristiwa yang menyeret Romahurmuziy ke ranah hukum pada akhirnya tidak bisa dilepaskan dari simbol ketua umum PPP dan akan bisa memberikan dampak terhadap Partai menyongsong sukses Pemilu 2019.
"Partai kami punya pengalaman seperti itu, mekanisme dan sistem kepartaian PPP sudah terbiasa dengan istilah hilang satu tumbuh seribu," beber Rusman.
Atas kasus yang menyeret ketua umum PPP tersebut, pihaknya mendorong DPP PPP untuk menghormasti proses hukum yang sedang berjalan, dan tetap mengharapkan DPP PPP memberikan bantuan hukum kepada Romahurmuziy.
Menurut Rusman, pihaknya tetap mengambil sisi positif atas kejadian tersebut utamanya untuk merapatkan barisan para kader PPP di daerah agar semakin solid menghadapi Pemilu 2019.
"Kami akan berupaya meyakinkan kepada publik bahwa kejadian ini bukan atas nama kelembagaan dan ini merupakan perbuatan individu, kita tahu bahwa Romi adalah manusia biasa yang tidak bisa lepas dari salah dan kliru," tegas Rusman.
Menurut Rusman, target DPW PPP Kaltim tidak akan berubah atas peristiwa yang menimpa Romi.
Justru, Ia merasa optimis dan menganggap kejadian tersebut bagian dari tantangan yang harus dihadapi dan dipecahkan untuk meraih simpati masyarakat Kaltim demi meraih sukses perolehan suara pada Pemilu 2019.
"Sejak awak kami menargetkan untuk Provinsi sebanyak lima kursi dan untuk kab/kota yang saat ini sudah meraih kursi 27 DPRD Kab/ Kota bisa bertambah, khususnya di dua Kab/ Kota yakni Kubar dan PPU yang pada pemilu kemarin masih kosong," tegas Rusman.
