Anggaran Kampung Mahulu Capai Rp187,48 Miliar

Ujoh Bilang (Antaranews Kaltim) - Anggaran biaya pembangunan untuk 50 kampung yang tersebar pada lima kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, tahun anggaran 2019 mencapai Rp187,48 miliar, terjadi kenaikan Rp28,12 miliar ketimbang 2018 yang senilai Rp159,56 miliar.

"Kenaikan terjadi akibat naiknya alokasi dana kampung (ADK) dan bantuan keuangan (Bankeu) yang keduanya dari APBD Mahulu, termasuk naiknya dana desa (DD) dari APBN," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mahulu, S Lawing Nilas di Ujoh Bilang, Kamis.

Masing-masing kenaikan anggaran yang masuk ke kampung-kampung itu adalah ADK dari senilai Rp88 miliar pada 2018 naik menjadi Rp90 miliar tahun 2019, kemudian Bankeu dari Rp15 miliar tahun lalu menjadi Rp25 miliar tahun ini, dan DD dari Rp56,36 miliar pada 2018 naik menjadi Rp72,48 miliar pada 2019.

Total nilai yang mencapai Rp187,48 miliar itu jika dibagi rata untuk 50 kampung, maka akan diperoleh rata-rata Rp3,7 miliar per kampung, namun pembagiannya mengacu pada empat formula, yakni jumlah penduduk, rasio penduduk miskin, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis sehingga pembagian per Kampung tidak sama.

Penggunaan anggaran sebanyak itu, lanjutnya, masing-masing sudah ada aturannya, seperti ADK untuk kegiatan wajib dan kegiatan pilihan.

Kegiatan wajib penggunaan ADK antara lain untuk penyelenggaraan pemerintahan kampung yang meliputi belanja penghasilan tetap, tunjangan, operasional, insentif RT, kemudian untuk musyawarah, perencanaan, dan penataan tata ruang kampung.

Kegunaan lainnya adalah untuk pembangunan yang meliputi pembukaan jalan pertanian atau pemukiman baru, jembatan, penyediaan listrik, infrastruktur penunjang perekonomian, dan pemeliharaan sarana prasarana kampung.

Selanjutnya adalah bidang pembinaan kemasyarakatan yang meliputi biaya operasional dan insentif PKK, LPM, Lembaga Adat, Linmas, Posyandu dan Karang Taruna.

Untuk Bankeu yang senilai Rp25 juta, lanjut Lawing, tahun ini diarahkan untuk dua hal yang bisa dipilih masyarakat, yakni untuk penyediaan sarana prasarana air baku, kemudian untuk pembangunan rumah layak huni atau rehabilitasi rumah tidak layak huni, sehingga ke depan diharapkan semua masyarakat tidak kesulitan air dan tidak ada lagi warga yang memiliki rumah reot.

"Sedangkan DD yang senilai Rp72,48 miliar, meski masih untuk pembangunan dan pemberdayaan, namun penekanannya lebih diarahkan untuk pengembangan ekonomi lokal kampung, termasuk mengembangkan unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) agar ke depan banyak kampung di Mahulu menjadi maju dan mandiri," ucap Lawing.(*)