Long Apari (Antaranews Kaltim) - Bupati Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, akan meresmikan sarana dan prasarana hasil pembangunan di semua kampung yang anggarannya dari Pemerintah Pusat berupa dana desa (DD) maupun dari pemerintah kabupaten berupaya alokasi dana kampung (ADK).
"Acara peresmian akan dilakukan per kecamatan yang dimulai dari Kecamatan Long Hubung, sedangkan di Kecamatan Long Apari ini diperkirakan tanggal 26 November," ujar Kabid Pemerintahan Kampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMK) Kabupaten Mahakam Ulu, Petrus Husen di Long Apari, Rabu.
Hal itu dikatakan Husen ketika melakukan pertemuan dengan kepala desa dan aparatur kampung se-Kecamatan Long Apari yang difasilitasi oleh kecamatan setempat.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Tenaga Teknis Gerbangmas serta Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Kampung Long Penaneh I sanggup menjadi tuan rumah peresmian, yakni dengan seremonial peresmian akan dilakukan di Lamin Adat, sehingga kampung-kampung lain di Kecamatan Long Apari akan berkumpul di Lamin Adat Long Penaneh I.
Sejumlah sarana dan prasarana yang akan diresmikan antara lain semenisasi jalan, semenisasi gang, hasil pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tangga titian, pendirian Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), dan beberapa infrastruktur lainnya yang dibangun tahun 2017, termasuk hasil pembangunan 2018 yang sudah selesai.
Sementara Yoseph D Ladjar, Sekretariat Camat Long Apari, dalam kesempatan itu siap membentuk panitia peresmian yang anggotanya dari aparatur masing-masing kampung, sehingga mereka yang akan bertanggung jawab terhadap kesuksesan peresmian.
"Keberhasilan pembangunan di kampung akan mendapat pengakuan jika manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Termasuk pengakuan oleh pemerintah dengan cara peresmian seperti yang akan dilakukan oleh Pak Bupati Bonifasius Belawan Geh, maka kita harus persiapkan acara ini dengan matang," ucap Yoseph.
Sedangkan untuk pengelolaan Anggaran Pendapat dan Belanja Kampung (APBKam) baik yang berasal dari ADK, DD, maupun Bantuan Keuangan Kabupaten Mahakam Ulu, ia minta ke depan harus dilakukan dengan penuh keterbukaan agar masyarakat bisa berperan aktif dalam proses pembangunan di kampung sendiri.
Selain itu, lanjutnya, masyarakat juga bisa mencarikan solusi jika terdapat kendala dalam proses pembangunan. Contoh, jika dalam pembangunan PAUD tersendat karena kesulitan memperoleh material, maka masyarakat bisa aktif mencari solusi jika pemerintah kampung mau terbuka mengenal nilai anggaran untuk pembangunannya.
"Masyarakat juga akan turut menjaga fasilitas umum di kampung jika mereka terlibat aktif dalam pembangunan, baik yang terlibat saat proses musyawarah maupun yang terlibat untuk tenaga kerja karena masyarakat merasa memiliki tentang infrastruktur yang ada di kampung," ucap Yoseph.(*)
