Samarinda (Antaranews Kaltim) -Sejumlah aktivis lingkungan di Kalimantan Timur yakni Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan lubang tambang di wilayah setempat yang terus memakan korban jiwa.
Dinamisatoris Jatam, Pradana Rupang kepada awak media di Samarinda, Senin, mengatakan sudah ada 31 korban jiwa yang melayang di bekas lubang tambang dari periode tahun 2011- 2018.
"Korban terakhir adalah Ari Wahyu Utomo yang meninggal dunia di Lokasi Konsesi PT BBE di desa Bukit Raya, Kec.Tenggarong Seberang, pada Minggu (4/11)," ucap Rupang.
Ia mengatakan surat terbuka kepada Presiden RI ini disampaikan, karena melihat tidak adanya tindakantegas oleh para penguasa di wilayah setempat.
Ia mengatakan dengan terus adanya kejadian korban meninggal dunia, Presiden Jokowi diharapkan segera turun tangan, dan tidak hanya mengasistensi persoalam tersebut kepada Pemerintah Daerah.
Sebab, menurut Rupang, Gubernur, Bupati dan Wali Kota di Kaltim sudah seringkali tahu akan peristiwa tersebut dan menganggap kasus tewasnya anak-anak di lubang tambang bukan persoalan penting.
"Upaya pencegahan harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi," ucap Rupang.
Ia menilai hampir semua pejabat dan aparat hukum seakan takluk jika berhadapan dengan perusahaan tambang yang beroperasi di Kaltim.
"Dengan kewenangan yang presiden miliki, sudah sepatutnya untuk secara langsung memastikan agenda keselamatan rakyat Kaltim dari ancaman lubang tambang, kepastian penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan," ujar Rupang.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kaltim, Fathur Roziqin Fen mengaku bahwa persoalan tambang ini pernah disampaikan kepada Gubernur Kaltim Isran Noor, namun tidak ada respon pencegahan.
"Kami mendesak Gubernur Kaltim bertindak keras kepada pelaku tambang yang melakukan pembiaran terhadap lubang-lubang tambang," kata Rupang, menegaskan.
Apalagi, dengan adanya kejadian sudah dua kali lubang tambang PT BBE menelan korban. "Kami berharap agar IUP PT.BBE segera dicabut," tegasnya.(*)
