Ujoh Bilang (Antaranews Kaltim) - Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, pada HUT ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini belum sepenuhnya merdeka, karena belum terwujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat seperti listrik, telekomunikasi, dan jalan tembus dari kabupaten terdekat.
"Saya sangat terharu saat menyaksikan upacara HUT RI tadi. Tapi, memang harus disadari bahwa Mahakam Ulu belum merdeka sepenuhnya, dalam artian masyarakat belum merdeka merasakan pembangunan," ujar Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh di Ujoh Bilang, Jumat.
Ia mengatakan hal itu ketika ditemui wartawan setelah menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan RI, mengenai kebutuhan dasar masyarakat di beranda negara yang belum terpenuhi.
Padahal sebagai warga perbatasan yang juga penjaga tanah perbatasan, selayaknya masyarakat juga mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
Menurut Boni, Pemkab Mahakam Ulu terus berusaha mencukupi pelayanan dasar masyarakat, seperti infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, listrik, dan telekomunikasi, namun keterbatasan APBD mengakibatkan belum semua kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi semua.
Kondisi Mahakam Ulu saat ini, antara lain masih banyak desa/kampung yang belum teraliri listrik dari PLN. Ada wilayah yang sudah teraliri listrik, namun hanya menyala enam jam per hari.
Selain itu, masih banyak kawasan yang belum terlayani jaringan telekomunikasi, kemudian transportasinya masih mengandalkan Sungai Mahakam karena belum ada jalan tembus.
Untuk itu, bupati berharap adanya bantuan dari pemerintah pusat untuk memerhatikan warga perbatasan, sehingga masyarakatnya bisa menikmati hal yang sama seperti yang dirasakan oleh penduduk yang tinggal di daerah lain.
Upaya yang dilakukan oleh Pemkab Mahulu terhadap warga yang tinggal di daerah terpencil, terisolasi, dan terekstrem ini, antara lain melalui Alokasi Dana Kampung (ADK) sejak beberapa tahun lalu, sedangkan ADK tahun 2018 totalnya senilai Rp88,59 miliar.
Anggaran dari APBD Mahakam Ulu yang senilai Rp88,59 miliar itu dibagikan kepada 50 kampung yang tersebar pada lima kecamatan, sehingga rata-rata kampung mendapatkan Rp1,7 miliar.
Ia berharap dari ADK sebesar itu bisa menggeliatkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah dengan warga, sehingga pembangunan yang diinginkan masyarakat secara perlahan akan terpenuhi.
Selain itu, APBD tahun ini juga menggelontorkan Bantuan Keuangan senilai Rp15 miliar atau rata-rata satu kampung mendapat Rp300 juta.
Di sisi lain, APBN melalui dana desa juga mengalokasikan Rp56,36 miliar sehingga total anggaran yang masuk ke 50 kampung di Mahulu tahun ini mencapai Rp159,95 miliar.
"Anggaran sebesar ini tentu diharapkan mampu menggairahkan masyarakat dalam membangun Indonesia dari pinggiran, di samping kami juga memohon bantuan APBN untuk membangun jalan tembus dari Kabupaten Kutai Barat dan pembangunan lain yang belum dirasakan masyarakat," ujarnya. (*)
