DPRD Mahulu minta pemerintah perbaiki ruang kelas

Ujoh Bilang (Antaranews Kaltim)- Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Novita Bulan meminta pemerintah daerah memperhatikan ruang kelas mulai di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini hingga sekolah menengah atas yang kondisinya memprihatinkan dan banyak yang rusak.

"Data yang kami himpun mencatat ruang kelas mulai PAUD hingga SMA/SMK berjumlah 225 ruang dalam kondisi baik, 86 ruang kelas rusak ringan, dan ada 23 ruang kelas dalam kondisi rusak berat," ujar Novita di Ujoh Bilang, ibu kota Mahakam Ulu, Selasa.

Pada saat membacakan pokok-pokok pikiran DPRD dalam acara Musrenbang Organisasi Perangkat Daerah di Balai Adat Ujoh Bilang, Senin (26/3), Novita menuturkan bahwa dengan jumlah 86 ruang yang rusak ringan dan 23 yang rusak berat itu, maka total ruang kelas yang mengalami kerusakan menjadi 109 ruang belajar atau 48 persen.

Untuk itu, ia meminta pihak terkait agar masalah ini menjadi perhatian serius demi kelayakan dan kenyamanan proses belajar mengajar, dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Hal ini perlu dilakukan demi menuju keberhasilan program wajib belajar 9 tahun, sehingga pola yang perlu dilakukan adalah dengan memenuhi amanat undang-undang, yakni sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran yang ada dialokasikan untuk pendidikan.

"Dalam UUD 1945 ayat 4 disebutkan bahwa sekurang-kurannya 20 persen dari APBN dan ABPD digunakan untuk memenuhi kepentingan pendidikan, sehingga amanat ini harus menjadi perhatian bersama agar penyelenggaraan pendidikan kita lebih baik dan bermutu," katanya.

Ia juga minta pemerintah menambah insentif tenaga pendidik dan kependidikan guna meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga dengan bertambahnya pendapatan guru diharapkan dapat meningkatkan pola belajar mengajar, termasuk dapat mengatasi mahalnya harga kebutuhan pokok.

Pada sisi lain, Novita juga meminta dinas terkait menyiapkan peraturan daaerah tentang pendidikan sebagai jaminan dalam penyelenggaraannya, termasuk bagi sekolah swasta dan yayasan, serta terkait pemberian beasiswa untuk peningkatan mutu pendidikan. (*)