Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kalimantan Timur mengajak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ikut mensosialisasikan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
"Kami berharap dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mensosialisasikan tentang pentingnya uji kompetensi wartawan, karena menyangkut hubungan pers dengan pemerintah," kata Ketua PWI Kaltim Endro S Effendi, saat melakukan pertemuan dengan Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah di Tenggarong, Jumat.
Pada pertemuan yang juga dihadiri Sekretaris PWI Cabang Kaltim Wiwid Mahendra Widjaya serta Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Dafip Haryanto itu, Endro menyampaikan bahwa UKW perlu dilakukan untuk mengukur kemampuan wartawan dalam menjalankan tugas dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Uji kompetensi wartawan tersebut menurut Endro, diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010, tentang Standar Kompetensi Wartawan.
Bahkan sejak 2014 tambahnya, seluruh wartawan seharusnya sudah lulus UKW yang ditandai dengan kartu lulus UKW dari Dewan Pers.
Jika tidak memiliki kartu UKW lanjut Endro, maka narasumber berhak menolak untuk diwawancarai.
"Apalagi telah ada ketentuan, narasumber yang akan diwawancarai wartawan berhak menanyakan apakah wartawan memiliki kartu sertifikasi atau tidak. Jika tidak punya, maka narasumber berhak menolak diwawancarai karena dianggap wartawan tersebut belum profesional," katanya.
"Jangan sampai ada oknum yang mengaku wartawan tetapi mengancam dan ujung-ujungnya memeras narasumber. Biasanya, ini terjadi di desa. Sehingga kami berharap pemerintah kabupaten terut mensosialisasikan bahwa narsumber berhak menolak wartawan yang tak memiliki kartu UKW," ujar Endro.
Wakil Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, menyambut baik ajakan Ketua PWI Cabang Kaltim terkait sosialisasi UKW tersebut.
"Dalam waktu dekat, kami ada pertemuan dengan Kepala Desa. Silahkan PWI mensosialisasikan hal ini," katanya.
Edi Damansyah merasa terbantu dengan keberadaan media massa yang telah memberikan informasi dan mengingatkan tentang apa yang perlu dibenahi.
"Memang, yang kami inginkan adalah kontrol sosial yang aktif, sehingga peran media dengan dasar ikhlas untuk sama-sama membangun daerah sangat kami perlukan," tuturnya. (*)
