Pontianak (ANTARA News) - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berjanji akan membangun infrastruktur perbatasan Indonesia, khususnya di Kalimantan hingga 2019, lebih baik dari Malaysia.
"Tidak hanya pos lintas batasnya minimal sama dengan Malaysia, tetapi infrastruktur pendukungnya, kami bertekad akan lebih baik dari negara tetangga itu," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hediyanto W.Husaini, di Pontianak, Sabtu.
Oleh karena itu, tegasnya, pemerintah akan membangun jalan paralel perbatasan dan jalan akses menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan Malaysia di Kalimantan.
"Dari tujuh PLBN yang ada, memang tiga ada di Kalimantan Barat yakni, Aruk di Kabupaten Sambas, Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu dan Entikong di Kabupaten Sanggau. Dari tiga ini, Entikong terbesar," katanya.
Hediyanto memberikan contoh, salah satu jalan akses menuju PLBN Entikong yang hendak dibangun adalah dari jalan Balai Karangan - Entikong sekitar 21 km dengan empat lajur.
"Dalam satu atau satu setengah tahun ke depan, jika sudah bisa diselesaikan, sudah lebih baik dibanding Malaysia," katanya.
Jadi, tegasnya, akses menuju perbatasan ini tidak hanya untuk kepentingan prasarana transportasi, tetapi juga kebanggaan bagi negara besar seperti Indonesia.
"Untuk tahun ini, dengan anggaran Rp50 miliar yang bisa dibangun dengan melebarkan jalan eksisting sekitar 5-7 km saja dan dengan empat lajur hanya sekitar 700 meter saja," katanya.
Namun, lanjutnya, anggaran tahun depan yang lebih besar, bisa dicapai hingga 21 km, bahkan sangat dimungkinkan bisa hingga 50 km dari Entikong.
Hal yang kurang lebih sama, katanya, juga dilakukan di dua PLBN lain yakni dibangun jalan akses.
"Saat ini tiga paket pekerjaan sedang berlangsung dengan kemajuan pembangunan kurang lebih sama, sekitar 85-90 persen karena mereka harus selesai pada 15 Desember tahun ini untuk anggaran 2015," katanya.
Hediyanto juga mengakui, kendala yang dihadapi untuk membangun jalan akses menuju PLBN ini relatif tidak ada mulai dari persoalan lahan hingga pemakaian material.
"Semua pihak mendukung demi kemajuan bersama dan ada kesadaran kolektif bahwa kondisinya selama ini memang tertinggal dibanding Malaysia," katanya.
Data Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebutkan, total jalan akses perbatasan eksisting saat ini di Kalimantan Barat sebesar 36,4 km, sedangkan di Kalimantan Utara 380,3 km dengan kondisi 109,8 km belum tembus dan di pulau terdepan lingkar Pulau Sebatik sepanjang 77 km.
Jalan paralel
Sementara itu, untuk jalan paralel perbatasan, hingga akhir tahun depan, kata Hediyanto, sekitar 400-500 km dari Aruk hingga Nanga Badau, sudah bisa dilalui, meski hanya secara fungsional.
Total jalan paralel perbatasan yang hendak dibangun pemerintah hingga 2019 di Kalimantan adalah 1.793 km dengan kemampuan membuka aksesnya per tahun sekitar 200-250 km.
"Jadi, prioritas jalan paralel ini adalah yang paling dekat dengan garis perbatasan Malaysia karena itu menjadi akses pertahanan," katanya.
Kemudian untuk di Kalimantan Utara, tambah Hediyanto, sekitar 70-80 km akan menjadi prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu karena jaraknya paling dekat dengan perbatasan.
Untuk membuka akses jalan paralel perbatasan tersebut, kata Hediyanto, pemerintah juga melibatkan unsur lain yakni Zeni TNI AD.
Wakil Direktur Zeni AD, Kolonel Czi M. Munib, secara terpisah mengaku, sejak Mei 2015 pihaknya telah membuka jalan paralel perbatasan 172 km di Kalimantan Barat dan 78 km di Kalimantan Utara.
"Progres anggaran tahun ini, sudah 94 persen dan kondisi jalan sudah tembus semua," kata M. Munib.
Pemerintah menyiapkan anggaran untuk jalan paralel perbatasan di Kalimantan pada 2015 sebesar Rp1,5 triliun dan pada tahun depan akan ditingkatkan lagi dengan anggaran pendahuluan sebesar Rp1,2 triliun. (*)
