Samarinda (ANTARA Kaltim) - Komisi III DPRD Kalimantan Timur mengharapkan penyelesaian proyek pembangunan jembatan kembar yang menghubungkan pusat Kota Samarinda dengan wilayah Samarinda seberang menjadi program prioritas pada tahun anggaran 2016.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Dahri Yasin di Samarinda, Selasa, mengatakan penyelesaian pembangunan jembatan kembar tersebut sangat mendesak dilakukan, mengingat kemacetan yang terus terjadi di Jembatan Mahkota I.
Saat ini, Jembatan Mahkota I yang membentang di atas Sungai Mahakam menjadi akses utama penghubung Kota Samarinda dengan wilayah seberang, serta jalur transportasi Samarinda-Balikpapan.
"Kondisi Jembatan Mahkota I juga sudah tua, sehingga dikhawatirkan dengan padatnya arus kendaraan bisa terjadi hal yang tidak diinginkan," jelasnya.
Berdasarkan laporan Dinas Pekerjaan Umum Kaltim, salah satu penghambat kelanjutan pembangunan jembatan adalah perubahan desain jembatan, sehingga berdampak membengkaknya pembiayaan.
"Kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Kaltim yang telah dibahas dan disepakati seperti pembangunan jembatan kembar ini bisa disampaikan kepada DPRD Kaltim sebelum penyampaian KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara), selambat-lambatnya sebelum 16 September 2015," kata Dahri.
Selain pembangunan jembatan kembar yang termasuk proyek kontrak tahun jamak, Komisi III bersama Dinas PU Kaltim juga membahas program lainnya, seperti pembangunan Jembatan Rico di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Jembatan Tering di Mahakam Ulu.
Selain itu, selaras dengan program pemerintah pusat dalam rangka membuka keterisolasian wilayah, juga diusulkan pembangunan jalan dan jembatan dengan pagu indikatif senilai Rp226,7 miliar.
Beberapa pembangunan lain yang juga diusulkan, di antaranya Jalan Sakaq Lotoq-Sp Abit-Kahala Kota Bangun, serta jalan Batu Cermin hingga L2 Tenggarong di Kutai Kartanegara
Sementara untuk pembangunan jalan Long Bagun-Long Pahangai-Long Apari di daerah termuda Kabupaten Mahakam Ulu akan juga dilengkapi pembangunan jembatan yang menghubungkan ketiganya.
Terkait pengendalian banjir diwilayah Samarinda, Dahri menambahkan diusulkan pembangunan reservoar pengendali banjir dengan nilai anggaran Rp15,6 miliar.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Andi Harun menilai anggaran untuk pengendalian banjir di Samarinda tersebut sangat kecil.
"Sinkronisasi dengan Bappeda sebagai anggota TAPD harus dilakukan untuk memastikan apa yang telah dibahas dan disepakati bisa terakomodasi. Malah untuk jembatan kembar lebih bagus lagi anggaran di tingkatkan agar akhir tahun 2015 atau awal tahun 2016 bentang jembatan sudah terlihat," katanya. (*)D010/D010) 08-09-2015 20:20:24
