Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan penyaluran solar bersubsidi untuk kebutuhan kapal sungai di Samarinda, Kalimantan Timur, mulai berjalan.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, baru-baru ini mengatakan dari 23 kapal sungai, sebanyak 22 kapal akan beroperasi seperti semula dengan fasilitas BBM solar subsidi, sehingga pergerakan ekonomi dan kegiatan masyarakat yang terintegrasi dari Samarinda-Melak-Mahakam Ulu berjalan normal kembali.
Wahyudi juga mengatakan proses pemenuhan administrasi bagi kapal angkutan penumpang dan barang itu terus dilakukan.
Sementara, badan usaha penugasan yakni PT Pertamina Patra Niaga juga siap melayani pengisian BBM subsidi untuk kapal-kapal yang telah ditetapkan sesuai keputusan BPH Migas.
"Sebelumnya, sebanyak 13 kapal dinyatakan dapat beroperasi kembali. Dokumen sudah dikirim (oleh Dinas Perhubungan Kalimantan Timur) ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub dan dikirim ke BPH Migas. Pasti kita proses segera agar percepatan pelayanan masyarakat segera berjalan normal dan lancar kembali," terang Wahyudi saat melakukan peninjauan langsung di Dermaga Mahakam Ulu, Samarinda, Selasa (10/2/2026).
Sedangkan, kelengkapan pemenuhan persyaratan penggunaan BBM subsidi bagi sembilan kapal lainnya juga akan disampaikan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada BPH Migas.
Baca juga: Kilang Pertamina Internasional luncurkan UltraDex, solar kualitas tinggi ramah lingkungan
"Sembilan kapal yang dokumennya sudah lengkap disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Selasa (10/2/2026) sore dan Rabu kita keluarkan persetujuannya. Satu hari setelah dokumen lengkap diterima, kita sudah selesaikan," terang Wahyudi.
Penyaluran minyak solar subsidi hanya diberikan kepada kapal yang memiliki izin operasi serta sertifikat keselamatan yang masih berlaku.
Kapal dengan dokumen yang telah atau hampir berakhir dapat kembali dilayani setelah ada konfirmasi pembaruan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
"Ketentuan ini diterapkan untuk mendukung keselamatan pelayaran, kepastian layanan transportasi sungai, dan ketepatan sasaran BBM subsidi," jelas Wahyudi.
Dalam peninjauan tersebut, Wahyudi menekankan pentingnya percepatan administrasi agar kapal dapat segera beroperasi dan layanan transportasi masyarakat tidak terganggu.
"Kami perlu menyaksikan langsung secara fisik, agar kapal-kapal ini dapat segera beroperasi. Kami menghadirkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur agar segera mempercepat melakukan proses upload data dan dokumen yang dipersyaratkan untuk pengoperasian kapal ini," ujarnya.
Selain dermaga, Wahyudi juga mengunjungi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) Samarinda.
Di lokasi tersebut, ia melihat langsung pengisian BBM subsidi bagi KM Barokah 08 yang melayani trayek Samarinda-Melak.
"Kita menyaksikan pengisian di SPBB. KM Barokah 08 sudah mengisi sebanyak 2.200 liter untuk trayek dari Samarinda-Melak. Pulang pergi butuh sekitar 2.200 liter," tuturnya.
Wahyudi pun mengimbau dengan tersedianya BBM subsidi bagi kapal, maka pelayanan angkutan masyarakat, baik barang maupun penumpang dapat berjalan lancar.
"Pemakaian BBM subsidi yang disiapkan pemerintah dapat disalurkan untuk kapal-kapal yang sudah secara kondisi memenuhi persyaratan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan BPH Migas. Agar BBM subsidi tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat guna kepada masyarakat yang berhak," harapnya.
Baca juga: Solar subsidi Rp6.800 untuk nelayan kini tersedia di Maratua
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Yusliando mengapresiasi kehadiran langsung BPH Migas di Samarinda.
Kehadiran BPH Migas merupakan gerak cepat dalam menyelesaikan kendala yang terjadi saat ini.
"Kita bersyukur Bapak Kepala BPH Migas mau ke sini, benar-benar memperhatikan, sehingga diharapkan tidak ada lagi persoalan-persoalan berkaitan dengan BBM subsidi dan ekonomi di Kutai Barat dan juga Mahalu (Mahakam Ulu) bisa berjalan baik dan harga-harga pun bisa kembali normal," ucapnya.
Ia juga mengimbau pemilik kapal untuk melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan.
"Kalau aspek administrasi tidak dipenuhi, maka tidak akan mendapatkan BBM subsidi," sebut Yusliando.
Kegiatan peninjauan ini turut dihadiri Anggota Komite BPH Migas Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, dan Harya Adityawarman.
Hadir juga Direktur BBM BPH Migas Soerjaningsih, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Isfahani, serta perwakilan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
Baca juga: Menteri Bahlil putuskan berhenti impor solar pada 2026
