Berau, Kaltim (ANTARA) - Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun berkat kuatnya konvergensi lintas sektor dengan berbagai program, mulai dari program pemberdayaan masyarakat hingga peningkatan jalan kampung.
"Kami memberi apresiasi tinggi kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Berau yang menunjukkan kinerja positif," kata Wakil Bupati Berau, Gamalis di Tanjung Redeb, Berau, Kamis.
Kinerja positif ini setidaknya dapat dilihat dari capaian sejak 2021 dengan tingkat kemiskinan di Berau tercatat 6,3 persen, kemudian turun menjadi 5,08 persen pada 2024, kemudian per Maret 2025 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Berau turun lagi menjadi 4,4 persen.
"Berdasarkan data ini, maka target 5 persen yang ditetapkan dalam RPJMD Berau tahun lalu bukan hanya tercapai, tetapi terlampaui target. Ini kemajuan besar, karena ada 6.000 lebih jiwa telah berhasil keluar dari garis kemiskinan," ujar Gamalis.
Di sisi lain, lanjut ia, dua indikator penting lainnya pun menunjukkan perbaikan signifikan, yakni Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,95 menjadi 0,41, lantas Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,20 menjadi 0,07.
"Keberhasilan ini merupakan hasil konvergensi berbagai program yang dilaksanakan lintas sektor, mulai pemberdayaan ekonomi berbasis kampung, bantuan sosial, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dasar seperti air, listrik, dan jalan kampung," katanya.
Gamalis yang juga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Berau ini melanjutkan, kemiskinan di Berau masih terkonsentrasi di titik-titik tertentu, terutama wilayah pesisir dan wilayah pedalaman.
Kemudian kemiskinan perempuan dan anak juga masih tinggi, ditandai dengan rendahnya partisipasi kerja perempuan serta masih adanya anak yang belum bersekolah di beberapa wilayah.
Ia melanjutkan, berdasarkan hasil evaluasi program penanggulangan kemiskinan lintas sektor selama lima tahun pada 2020 hingga 2024 yang digelar dua hari lalu, lanjut ia, efektivitas belanja publik pada fungsi kemiskinan masih perlu diperkuat.
Pada 2024 total belanja untuk kemiskinan senilai Rp571 miliar atau 10,8 persen dari APBD, namun tingkat elastisitas masih rendah, yakni tiap kenaikan 1 persen belanja sosial hanya menurunkan kemiskinan sekitar 0,8 persen.
"Dalam hal ini, pola yang dilakukan sudah berada di jalur yang benar, namun langkahnya masih belum tepat, sehingga ke depan efektivitas belanja harus semakin presisi," katanya menegaskan.
