Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih akan berlanjut pada tahun anggaran 2026.
“Jadi, IKN masih didorong. Tahun depan lebih cepat lagi,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, baru-baru ini.
Namun, Purbaya tak merinci detail besaran anggaran yang bakal digelontorkan untuk IKN pada tahun depan. Dia hanya menyinggung pemerintah tahun ini masih menganggarkan dana pembangunan IKN sebesar Rp5,7 triliun, termasuk yang dialokasikan pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Untuk kelanjutan IKN ke depan, dia masih akan menunggu perintah dari Presiden Prabowo Subianto.
“Itu kan investasi di Indonesia. Kita harapkan nanti, ketika kelihatan mulai jalan, swasta akan masuk ke sana,” tambah dia.
Baca juga: Kemenkeu pastikan IKN menuju ibu kota politik 2028
Sebelumnya, dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,3 triliun untuk pembangunan IKN dalam Angka tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers Nota Keuangan 2026.
“Rp6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” kata Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (16/8).
Merujuk pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tercatat sebesar Rp6,26 triliun. Rinciannya, anggaran untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp5,71 triliun dan Program Dukungan Manajemen Rp553 miliar.
Nilai itu lebih tinggi dari proyeksi APBN 2025 sebesar Rp4,7 triliun. Namun, anggaran IKN pada RAPBN 2026 turun signifikan dari alokasi tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan catatan ANTARA, total alokasi yang dianggarkan untuk IKN tahun 2022 sampai dengan 2024 sebesar Rp75,8 triliun. Secara rinci, realisasi 2022 sebesar Rp5,5 triliun, realisasi 2023 sebesar Rp27,0 triliun, dan realisasi sementara pada 2024 mencapai Rp43,3 triliun.
Baca juga: Hipmi Kaltim libatkan pengusaha lokal kolaborasi dengan Otorita IKN
