Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan tujuh perguruan tinggi negeri di wilayah setempat melaksanakan program perkuliahan gratis melalui Program Gratispol.
"Saya ingin memastikan program pendidikan gratis di Kaltim berjalan baik, matang semua persiapan dan tolong rapikan semua sistemnya,” kata Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa.
Gubernur Rudy menjelaskan Pemprov Kaltim sudah menyiapkan anggaran bagi para mahasiswa baru (maba). Para mahasiswa baru di tujuh perguruan tinggi itu dipastikan bakal bebas dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Sementara bagi mereka yang sudah terlanjur membayar, Pemprov Kaltim meminta semua perguruan tinggi mengembalikan uang yang sudah dibayar oleh mahasiswa.
Program pendidikan gratis dipilih karena Gubernur yakin, mata rantai kemiskinan dan pengangguran di Kaltim hanya bisa diputus dengan pendidikan.
Sebab itu, Gubernur telah mencanangkan agar anak-anak Kaltim mengenyam pendidikan minimal hingga 16 tahun atau S1.
Sementara itu, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim Dasmiah mengungkapkan keseluruhan mahasiswa baru yang akan ditanggung dalam tahap awal ini sebanyak 16.823 orang.
Rinciannya, Universitas Mulawarman 7.714 orang, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda 2.225 orang, Polnes 2.122 orang, Poltekes 997 orang, Politani 465 orang, Poltekba 1.020 orang dan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) 2.280 orang.
Saat ini, kerja sama baru dilakukan dengan perguruan tinggi negeri, sebab mereka yang sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru, sehingga data mahasiswa baru sudah mereka miliki.
Sedangkan untuk perguruan tinggi swasta, perjanjian kerja sama baru akan dilakukan setelah mereka membuka dan menutup pendaftaran. Biasanya, pendaftaran perguruan tinggi swasta, dilakukan setelah penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri selesai.
Dasmiah mengungkapkan peraturan gubernur (pergub) dan petunjuk teknis (teknis) terkait Program Gratispol sudah rampung setelah mendapat asistensi dari Kementerian Dalam Negeri.
Ia bersyukur seluruh proses Program Gratispol ini bisa dirampungkan dalam waktu yang terbilang sangat cepat hingga dilakukannya penandatanganan PKS ini. (Adv/Diskominfo Kaltim)
