Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serius menangani kemiskinan ekstrem dengan sejumlah upaya dan program telah disiapkan, mulai dari bantuan ekonomi produktif hingga penyediaan akses pendidikan gratis hingga jenjang doktoral (S3).
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kaltim Saprudin Saida Panda di Samarinda, Selasa, mengungkapkan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem di Kaltim menggunakan tiga pendekatan utama.
"Kemiskinan ekstrem ini memang sangat krusial, namun sesuai kewenangan, kami tetap melakukan penanganan," ujarnya.
Pendekatan pertama adalah peningkatan pendapatan melalui bantuan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin. Kedua, mengurangi beban pengeluaran dengan memberikan bantuan langsung tunai.
Ketiga, penanganan kantong-kantong kemiskinan berupa perbaikan infrastruktur atau rehabilitasi rumah yang bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum.
Saprudin menjelaskan, data kemiskinan ekstrem per 2024 menunjukkan angka sekitar 11.000 lebih Kepala Keluarga (KK) atau 55.000 lebih jiwa. "Data ini kami peroleh dari kabupaten/kota, bersumber dari Kemenko PMK yang memiliki tim pendataan di setiap daerah," jelasnya.
Berdasarkan data tersebut, wilayah dengan angka kemiskinan ekstrem terbanyak adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Berau.
Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kaltim Mispoyo menambahkan bahwa penanganan kemiskinan menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025-2029.
"Visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas bertujuan salah satunya adalah berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan," tutur Mispoyo.
Ia menjelaskan, salah satu program unggulan yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim adalah program Gratis Pol dan Jos Pol, yang terdiri dari 16 program untuk menekan angka kemiskinan hingga mendekati nol.
"Salah satu program Gratis Pol yang sangat luar biasa adalah pendidikan gratis," tegas Mispoyo.
Mulai tahun 2025, pendidikan gratis berlaku untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, bahkan hingga S1, S2, dan S3 bagi masyarakat yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi di Kaltim.
Selain itu, pemerintah juga mewajibkan pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan pendidikan gratis mulai PAUD, TK, SD hingga SMP.
"Harapan kami, tidak ada lagi alasan bagi masyarakat miskin untuk tidak bersekolah karena terkendala biaya. Dengan pendidikan setinggi-tingginya, kami yakin angka kemiskinan di Kalimantan Timur dapat ditekan secara signifikan," demikian Mispoyo.
