Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kelanjutan proyek pembangunan tol Samarinda-Balikpapan, Kalimantan Timur, pada tahun 2015 telah memasuki lelang dengan biaya dari APBD Kaltim senilai Rp1,5 triliun, dari total kebutuhan yang mencapai Rp9,5 triliun untuk tol sepanjang 99,2 km.
"Pembangunan Tol Samarinda-Balikpapan sekarang sudah proses penetapan pemenang lelang, yakni untuk lima paket lanjutan sebelumnya yang menggunakan dana APBD Kaltim," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim M Taufik Fauzi di Samarinda, Rabu.
Ia menargetkan dalam waktu satu bulan ke depan sudah mampu menetapkan pemenang lelang dari sejumlah peserta yang telah memasukkan penawaran.
Dari lima paket kegiatan APBD Kaltim dengan total anggaran Rp1,5 triliun tersebut, lanjut Taufik, sudah ditetapkan masing-masing tujuh penyedia jasa yang lulus prakualifikasi untuk setiap paket.
Seperti pada paket 1, dari 65 penawar yang mendaftar, terdapat 12 peserta yang memasukkan penawaran, kemudian tujuh peserta yang lulus prakualifikasi. Kemudian dari 51 penawar untuk paket 2, terdapat 15 peserta yang memasukkan penawaran, dan tujuh peserta yang lulus prakualifikasi.
Sedangkan untuk paket 3, dari 52 penawar, terdapat 15 peserta yang memasukkan penawaran dan tujuh peserta lulus prakualifikasi.
Sementara untuk paket 4 dan paket 5, masing-masing terdapat 54 penawar, 14 di antaranya telah memasukkan penawaran dan masing-masing tujuh peserta yang lulus prakualifikasi.
Taufik juga menambahkan selain APBD Kaltim, ada juga bantuan dari APBN untuk pembangunan tol pada 2015, tetapi dana dari APBN belum dilakukan lelang, karena dalam waktu dekat baru akan dilakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan jadwal lelang secara elektronik.
"Dana APBN yang akan dilelang tersebut nilainya juga sekitar Rp1,5 triliun yang merupakan `join` dana dengan Tiongkok, yakni dengan sistem pinjaman dari Tiongkok senilai 65 juta dolar AS dan 10 persen dari APBN," tambahnya.
Sedangkan untuk menuntaskan pekerjaan pada paket 2, 3 dan 4, Taufik mengatakan masih membutuhkan dana sekitar Rp6,5 triliun dan kebutuhan itu sudah disampaikan dengan Direktur Bina Marga Kementerian PU. (*)
