Nusantara (ANTARA) - Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pembangunan Ibu Kota Nusantara Danis Hidayat Sumadilaga menyebutkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) segera dilelang dalam waktu dekat.
"Insya Allah di Februari kita akan lelang untuk kawasan legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya," kata Danis, Sabtu (25/1).
Dia menerangkan, lelang itu agar pengerjaan segera terealisasi, mengingat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan pada 2028 IKN menjadi ibu kota politik, dimana kawasan legislatif dan yudikatif tersebut akan melengkapi kawasan eksekutif yang saat ini terus dibangun.
"Kami memulainya dari 2025 sampai 2028, kita akan memulai pembangunan area legislatif dan yudikatif, tadi dijelaskan mulai dari filosofi, desain, dan juga jadwal pelaksanaannya," ungkap dia.
Menurutnya dalam kurun waktu 2025-2028 itu, juga dibangun hunian untuk legislatif dan yudikatif, beserta infrastruktur pelengkapnya seperti jalan.
"Kami usahakan kontraknya mungkin 2025, jadi sekitar 3 tahun insya Allah apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo menjadi Ibu Kota Politik akan siap," tuturnya.
Danis juga menyampaikan ada sedikit evaluasi desain khususnya di area legislatif tepatnya di gedung sidang paripurna, agar betul-betul mencerminkan identitas bangsa, ataupun identitas dari legislatif.
Dia memperkirakan untuk pembangunan di kawasan eksekutif dan legislatif menelan anggaran Rp 11,2 triliun.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerjemahkan ibu kota politik itu adalah pusat politik bagi penyelenggaraan pemerintahan negara, karena semua kegiatan eksekutif, yudikatif, dan legislatif akan diselenggarakan di IKN.
Oleh sebab itu, pihaknya hadir bersama segenap pimpinan MPR, segenap fraksi sebagai bagian dari dukungan atas kesiapan fisik dan nonfisik.
"Saya bersyukur karena di bawah kepemimpinan Pak Basuki, semuanya sesuai dengan jalur yang diinginkan," ujarnya.
Muzani melanjutkan, arah menuju ibu kota politik ini juga menjadi jawaban kepemerintahan Prabowo Subianto terkait pembangunan IKN. Bahkan Pemerintah Pusat dan DPR RI telah menganggarkan Rp48,8 triliun untuk percepatan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dia menilai, anggaran tersebut mempertegas bahwa pembangunan ibu kota masa depan Indonesia itu semakin jelas serta menjawab masa depan IKN di tangan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
"Apa yang selama ini menjadi tanda tanya tentang bagaimana pemerintah pusat di bawah presiden Prabowo, sekarang sudah diputuskan bahwa 2028 Insya Allah Republik Indonesia pindah ibu kota ke Kota Nusantara," kata Muzani.
