Bawaslu se-Kaltim kuatkan kelembagaan jelang pilkada

Samarinda (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menggelar apel siapa yang dikemas dalam Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

"Hari ini Bawaslu dari kabupaten/kota dan Bawaslu Kaltim berkumpul di sini untuk menguatkan para anggota sekaligus secara kelembagaan bahwa tugas kita makin berat maka semua anggota harus bekerja maksimal,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltim Hari Darmanto di Samarinda, Sabtu.

Dalam giat yang dipusatkan di lapangan bekas Bandara Temindung, Samarinda, ini, tampak ratusan anggota Bawaslu dari berbagai daerah mendapat motivasi dari Ketua Bawaslu Kaltim dan dua motivator lain.

Hari Darmanto mengatakan sejak anggota pengawas pemilu ad hoc dilantik pada Mei 2024, sejak saat itu mulai dilaksanakan pengawasan, yakni mulai dari pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan perseorangan hingga pencalonan kepala daerah yang diusung partai politik.

Di luar tahapan tersebut, Bawaslu juga menyelenggarakan Gerakan Pelajar Mengawasi, Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula di seluruh Provinsi Kaltim.

Gerakan ini telah dilakukan di 203 sekolah menengah atas (SMA) dan 38 perguruan tinggi, dengan target intervensi sebanyak 100.000 pelajar/mahasiswa se- Kaltim dan kelompok sasaran lain, seperti tokoh agama, tokoh pemuda, aparatur sipil negara, TNI, Polri, kepala desa, dan masyarakat desa.

"Apa yang dilakukan ini merupakan ikhtiar untuk meningkatkan kualitas pemilu, baik dari sisi prosedur maupun substansi. Harus disadari bahwa semakin dekat dengan perhelatan puncak pilkada, ini berarti mendekatkan pada ujung pengabdian," katanya.

Persiapan yang dilakukan Bawaslu Kaltim dan kabupaten/kota hingga kecamatan dimulai sejak pelantikan sampai dengan saat ini, namun tim ini akan menemukan ruang uji pada hari-hari ke depan.

Ruang uji itu antara lain pada 22 September 2024 masuk tahap penetapan pasangan calon, dilanjutkan 23 September pengundian nomor urut pasangan calon, kemudian 25 September hingga 23 November masa kampanye, dan 24–26 November 2024 memasuki masa tenang.

"Hal menegangkan pada masa tenang, Bawaslu harus terus memastikan bahwa potensi pelanggaran pemberian uang atau janji kepada pemilih tidak terjadi," katanya.

Selain itu, Bawaslu juga dihadapkan pada pengawasan distribusi logistik, kemudian 27 November 2024 pelaksanaan pemungutan suara, berlanjut tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara pada 27 November hingga 16 Desember 2024.

"Hari-hari yang menantang itu memang terasa berat jika bekerja sendiri dan memikirkan sendiri. Namun kami yakin semua hal in bisa ditangani jika semua elemen solid, karena tim ini bekerja kolosal," katanya.