Samarinda (ANTARA) - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik menjelaskan Ibu Kota Nusantara (IKN) diperkirakan akan menjadi pusat administrasi dan bukan menjadi pusat bisnis seperti banyak yang dipersepsikan oleh masyarakat.
“IKN adalah pusat administrasi, Sebab, kita bukan membangun kawasan industri. Jadi, saat ini kita masih membangun intinya. Yang dibangun mana, buffer zonenya. Buffer zonenya, ekosistem ekonominya sudah berjalan, karena membangun ekosistem ekonomi itu bukan perkara yang mudah,” kata Akmal Malik di Samarinda, Rabu.
Kenapa demikian?, lanjut Akmal apabila pebisnis dari luar negeri maupun luar Kaltim ke Benua Etam, maka itu sudah tepat. Sebab, ekosistem bisnisnya sudah terbangun.
Untuk itu, langkah Pemprov Kaltim sekarang adalah bagaimana mendorong para investor membangun di kawasan penyangga atau buffer zonenya.
Artinya, ke depan seperti ibu kota baru negara-negara besar, IKN kelak menjadi kota digital. Mewujudkan itu, tentu membutuhkan waktu lama 10-30 tahun ke depan. Karena itu, IKN memerlukan infrastruktur yang bagus.
“Jadi, yang akan sukses nanti adalah, yang paling ekonomis. Di mana itu, ya di kawasan IKN dan sekitarnya. Mereka akan membangun ekonomi yang efisien, karena bisnis itu adalah bagaimana efisiensi dan efektivitas,” jelasnya.
Selanjutnya, keberadaan pengusaha atau investor tentu sangat diperlukan di Provinsi Kaltim, sehingga selain untuk pengembangan IKN, juga mendukung penyerapan tenaga kerja di Kaltim.
“Terpenting, jangan hanya sebagai tenaga kasar saja, tetapi dipekerjakan juga sebagai tenaga profesional,” pesan Akmal Malik.
Pj Gubernur: IKN pusat administrasi bukan pusat bisnis
Rabu, 17 Juli 2024 22:05 WIB
![Pj Gubernur: IKN pusat administrasi bukan pusat bisnis](https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/17/IMG_6918.jpeg)
Penjabat Gubetnur Provinsi Kaltim Akmal Malik saat menjadi pembiicara pada FGD membahas IKN. (Antara Kaltim/HO-Adpim Pemprov Kaltim)
IKN adalah pusat administrasi, Sebab, kita bukan membangun kawasan industri.