Anggaran Pendidikan di Kaltim Belum Merata

Samarinda (ANTARA Kaltim) -  Pendidikan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa dan negara. Itu artinya pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali Kalimantan Timur (Kaltim) seperti yang telah diamanatkan UUD 1945.

Banyak pihak yang mengklaim bahwa pendidikan di Kaltim dan Indonesia telah sampai pada fase yang tertinggi. Namun menurut Anggota DPRD Kaltim, Mudiyat Noor dunia pendidikan di Kaltim saat masih belum merdeka. “Dukungan APBD disayangkan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar pendidikan masyarakat Kaltim,” ucap Mudiyat.

Ia memaparkan bahwa kuantitas anak pada pendidikan dasar masih jauh dari standar. Hanya lima puluh persennya yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi itu tak urung justru semakin mengecilkan jumlah SDM potensial. Belum lagi kualitas sekolah dan kampus di Kaltim yang hingga kini masih sering disorot.
 
Unmul yang konon terbaik di kaltim, kini sudah kehilangan daya tarik. Meski dana pendaftaran sudah di diskon tetap saja minim peminat. “Banyaknya peluang yang memungkinkan lulusan luar membuka usaha ataupun mencari pekerjaan di Kaltim, membuat SDM belia Kaltm hanya menjadi penonton. Seharusnya pemerintah dapat mengevaluasi hal tersebut dan membuat suatu perubahan yang lebih membangun untuk masyarakat Kaltim,” papar Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim ini

Dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBD Kaltim, kata dia, seharusnya dapat meningkatkan kualitas SDM Kaltim. Mudiyat memaparkan mengenai empat hal penting yang seharusnya menjadi aspek prioritas perhatian pemerintah. Yakni pendidikan, kesehatan, lapangan pekejaan, dan infrastruktur.

“Pendidikan seharusnya menjadi hal dasar yang seharusnya mendapat prioritas utama untuk output SDM Kaltim mumpuni. Aspek lainnya seperti infrastruktur dan pembangunan akan mengikuti  kualitas pendidikan itu. Kenyataannya di daerah pedalaman, banyak siswa harus jalan kaki di jalan rusak atau berperahu menempuh jarak berkilo-kilo meter hanya untuk menuntut ilmu di sekolah yang kondisinya tak kalah mengenaskan. Bahkan kerap kekurangan pengajar,” urainya.

Terkait beasiswa Kaltim Cemerlang, menurut Mudiyat pemerintah harus mendata ulang sasaran penerimanya. Seharusnya yang menerima, siswa yang benar-benar membutuhkan. Bukan yang sudah mampu lantas setelah menerima beasiswa. Akibatnya uang tersebut bukan untuk dana pendidikan melainkan untuk kesenangan pribadi masing-masing.

“Kalau kita lihat lagi di daerah pedalaman masih banyak yang seharusnya menerima dana pendidikan. Namun hingga detik ini masih banyak yang merasakan sulitnya berjuang untuk menempuh dunia pendidikan. Apakah ini adil? Yang mampu tetaplah menjadi mampu. Sedangkan yang miskin tetap menjadi miskin,” kritik Mudiyat. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/dhi/met)