Pj Gubernur instruksi Dinkes tingkatkan status rumah sakit perbatasan

Paser (ANTARA) - Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan setempat agar mengupayakan peningkatan status rumah sakit di wilayah khusus perbatasan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) di Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser.

Akmal Malik di Paser, Selasa, meminta agar Rumah Sakit Umum Daerah Batu Engau yang berstatus tipe D bisa ditingkatkan menjadi tipe C. Peningkatan status layanan kesehatan tersebut diharapkan secara nyata meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Saya langsung menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Kaltim untuk segera melakukan proses peningkatan status rumah sakit ini menjadi tipe C," tegasnya saat menghadiri acara intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser.

Acara dihadiri Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, Bupati Paser Fahmi Fadli, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim Sunarto dan Asisten 1 Pemkab Kota Baru, Kalimantan Selatan, Minggu Basuki.

"Tentu kami sangat mendukung pembangunan kesehatan," tegas Akmal Malik.

Menurut Akmal dalam upaya mendukung layanan kesehatan, pihaknya juga akan memberikan bantuan alat-alat pendukung pelayanan kesehatan, seperti alat untuk USG atau obgyn.

"Alat ini sudah lama. Warnanya kuning tidak, putih tidak. Kalau komputer ini masih WS," canda Akmal.

"Saya minta Pak Kadis beri dukungan untuk perubahan 2024. Segera diajukan proposal. Tapi ingat ada prosedurnya. Jangan dikira semua sudah beres kalau sudah diminta gubernur," sambung Akmal.

Menurut Akmal, tidak akan rugi jika pemerintah mau meningkatkan layanan dasar masyarakat, terutama kesehatan.

"Kalau kita bangun rumah sakit ini seperti minum tongkat Madura. Minum satu, dapat dua," tegas Akmal.

Hal yang dimaksudkan bahwa untuk pelayanan kesehatan di kawasan yang berbatasan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan itu, pelayanan tidak hanya untuk warga satu provinsi.

"Warga Kaltim, warga Kalsel bisa dilayani di sini. Jadi warga dua provinsi bisa dilayani. Pelayanan dasar tidak bisa di batas-batasi oleh faktor administrasi," jelasnya. "Kita perlu membangun keluarga berkualitas, bukan hanya keluarga berencana," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo banyak mengulas tentang upaya pemberantasan stunting di daerah.

Hasto berharap dukungan penuh pemerintah untuk mengentaskan persoalan gagal pertumbuhan akibat gizi buruk ini bisa terkoordinasi dengan baik lintas instansi, masyarakat dan swasta.

"Stunting itu pasti pendek. Otaknya tidak berkembang dengan baik. Tapi pendek belum tentu stunting," kata orang nomor satu di BKKBN itu.