Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menyebut sinergi data antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) berarti penting untuk percepatan penurunan stunting.
"Kita harus memiliki data yang sama dan akurat tentang stunting, sehingga bisa menentukan langkah-langkah tepat dan efektif untuk menangani masalah itu," ujar Sri Wahyuni di Samarinda, Kamis, dalam Talkshow Overview Pelaksanaan Program dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Timur.
"Kita harus memiliki data yang sama dan akurat tentang stunting, sehingga bisa menentukan langkah-langkah tepat dan efektif untuk menangani masalah itu," ujar Sri Wahyuni di Samarinda, Kamis, dalam Talkshow Overview Pelaksanaan Program dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Timur.
Dia menyampaikan pertemuan itu menjadi salah satu bentuk evaluasi dan rembuk bersama guna menangani stunting di Kalimantan Timur, menyusul langkah serupa sebelumnya.
"Kami tidak lagi berbicara tentang siapa yang bertanggung jawab atas penanganan stunting, tetapi kami berbagi informasi dan data yang relevan dari hasil evaluasi percepatan penanganan stunting. Kami juga membahas isu-isu yang menjadi hambatan dan tantangan dalam implementasi program-program yang sudah berjalan," tutur Sri Wahyuni.
Dia berharap semua pihak yang terlibat saling bersinergi dan mengisi kekosongan untuk penanganan stunting di Kalimantan Timur dan mencapai target nasional pada 2024.
"Kami harus memastikan, sumber daya dialokasikan untuk penanganan stunting itu tepat sasaran dan menyentuh persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya anak-anak di bawah lima tahun," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPRD Kaltim minta akurasi data stunting dipertajam
"Kami harus memastikan, sumber daya dialokasikan untuk penanganan stunting itu tepat sasaran dan menyentuh persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya anak-anak di bawah lima tahun," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPRD Kaltim minta akurasi data stunting dipertajam
Perangkat daerah dan pemerintah daerah, menurutnya, juga harus melakukan upaya-upaya konkret untuk menurunkan angka stunting di wilayah mereka.
"Apabila tidak mampu menurunkan, kita harus bedah, kupas tuntas di manakah letak kesalahan," ucapnya.
Sri Wahyuni meminta Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim untuk menyediakan data geospasial guna membantu pemetaan dan analisis terkait stunting.
Data geospasial, menurutnya, dapat menjadi bahan diskusi dan evaluasi untuk menyusun aksi kerja pada 2024 karena tampilan visual kondisi stunting setiap daerah akan terlihat.
Data geospasial, menurutnya, dapat menjadi bahan diskusi dan evaluasi untuk menyusun aksi kerja pada 2024 karena tampilan visual kondisi stunting setiap daerah akan terlihat.
Dia mengatakan data geospasial akan memperlihatkan faktor-faktor penyebab stunting, seperti akses pangan, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Data itu juga menjadi acuan untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang tepat guna penanganan stunting.
Baca juga: Satgas Kaltim matangkan perencanaan kejar target stunting 12,83 persen
Baca juga: Satgas Kaltim matangkan perencanaan kejar target stunting 12,83 persen
