Tokoh Jawa Kaltim: IKN wujud pemerataan pembangunan di Indonesia

Samarinda (ANTARA) - Tokoh masyarakat Jawa di Provinsi Kalimantan Timur Saefuddin Zuhri menilai keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa angin segar terkait program pemerataan pembangunan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Kalau dulu ada istilah pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa saja, sekarang sudah banyak proyek besar nasional dikerjakan di Kalimantan, Sulawesi bahkan Papua. Dengan penetapan Kaltim sebagai lokasi IKN, program dan sasaran pembangunan secara nasional akan berpindah ke sekitar IKN dan wilayah penyangga lainnya," kata Ketua DPP Silaturrahmi Jawa Kalimantan (Sijaka) itu di Samarinda, Rabu.

Zuhri yang juga anggota DPRD Provinsi Kaltim itu meyakini keberadaan IKN akan membawa dampak serta perubahan besar bagi masyarakat lokal, khususnya perubahan sosial menatap kehidupan sebagai warga metropolis.

Dia mengingatkan seluruh masyarakat untuk terus berbenah agar bisa beradaptasi dengan perubahan dan potensi persaingan dalam berbagai bidang dengan kemungkinan kehadiran warga dari luar daerah Kaltim yang sudah siap dengan keahlian secara profesional.

Baca juga: Pimpinan DPRD Kaltim kecewa pernyataan Capres Anies soal IKN

"Dalam komunitas paguyuban, kami selalu mengingatkan para anggota untuk terus mengasah kemampuannya di berbagai bidang agar bisa bersaing dan menyambut Ibu Kota Nusantara," kata Zuhri.

Selain itu, Zuhri menekankan kepada pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Kaltim untuk memperbanyak program pelatihan ketrampilan demi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.

"Hadirnya IKN ini harus dipersiapkan dengan matang oleh pemerintah daerah, jangan sampai masyarakat lokal hanya sebagai penonton saja, mereka harus ditingkatkan kemampuannya agar bisa berkiprah dalam berbagai bidang dengan masyarakat lainnya," ujarnya.

Belajar pengalaman dari Ibu Kota Negara Jakarta, Zuhri mengingatkan sejumlah wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara ( IKN) untuk segera berbenah dengan merencanakan konsep pembangunan jangka panjang menuju 25- 30 tahun ke depan.

Baca juga: IKN Nusantara demi wujudkan Indonesiasentris

Konsep pembangunan jangka panjang tersebut, menurut dia, sangat diperlukan menghadapi pesatnya pembangunan IKN dengan berbagai dampak yang ditimbulkan, misalnya terkait kemacetan, bencana banjir ataupun peningkatan tindak kriminalitas akibat tumbuh dan berkembang menjadi kota besar.

"Sebagai tokoh masyarakat Jawa di Kalimantan, kami berharap program pembangunan IKN oleh Presiden Jokowi ini terus dilanjutkan oleh presiden berikutnya," ujar Zuhri. (Adv/DPRD Kaltim)