Indonesia perlu meningkatkan ketahanan farmasi nasional seperti penyediaan obat guna mendukung transformasi kesehatan, demikian disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Salehuddin.
"Kami berharap ada kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan industri farmasi lokal agar obat-obat penting bisa diproduksi di Indonesia, termasuk bahan bakunya," ujar Salehuddin di Samarinda, Selasa.
Produksi obat-obatan dalam negeri, menurutnya, akan menekan biaya operasional, selain pemanfaatan potensi obat tradisional seperti jamu dengan khasiat yang juga terbukti secara ilmiah.
"Selama ini jamu kurang ditingkatkan pengolahan dan produknya. Padahal, jamu bisa membantu masyarakat kita, terutama petani yang berusaha pada bidang apotek kultural atau herbal," kata Politikus Partai Golkar itu.
Baca juga: Pabrik manufaktur farmasi diharapkan dibangun seiring keberadaan IKN
Baca juga: Pabrik manufaktur farmasi diharapkan dibangun seiring keberadaan IKN
Menurutnya, kebijakan ketahanan farmasi nasional bukan hanya menguntungkan masyarakat luas dari sisi kesehatan, melainkan juga dampak positif perekonomian petani yang menyediakan bahan baku obat.
"Pemerintah juga harus meningkatkan kelembagaan dan sumber daya manusia bidang farmasi, agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Transformasi kesehatan itu harus didorong semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat," kata Salehuddin.
Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, lanjutnya, memberikan kemudahan bagi dokter umum untuk mengakses pendidikan spesialis.
"Undang-undang kesehatan itu memberikan keringanan terhadap dokter umum untuk mengakses spesialis," ujar legislator daerah pemilihan Kutai Kartanegara itu.
Baca juga: Kolaborasi dukung kemandirian Industri farmasi dan alat kesehatan Indonesia
Baca juga: Kolaborasi dukung kemandirian Industri farmasi dan alat kesehatan Indonesia
Salehuddin berharap kemudahan para dokter untuk mengakses pendidikan spesialis berdampak pada keberadaan tenaga-tenaga kesehatan yang kompeten secara merata di berbagai daerah.
Kalimantan Timur, menurutnya, masih kekurangan dokter spesialis, terutama di kabupaten-kota dan puskesmas.
Kalimantan Timur, menurutnya, masih kekurangan dokter spesialis, terutama di kabupaten-kota dan puskesmas.
