Anggota DPRD Kalimantan Timur M. Udin menyoroti dugaan kecurangan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah kota dan kabupaten di Benua Etam seperti di Balikpapan dan Samarinda, serta hampir 10 kabupaten/kota.
"Perkara itu perlu investigasi menyeluruh untuk mengungkap kecurangan-kecurangan yang terjadi. Verifikasi mestinya dilakukan terhadap data-data siswa yang diterima, terutama terkait domisili mereka," kata Udin di Samarinda, Sabtu.
Udin mengaku menerima keluhan dari sejumlah siswa kurang mampu yang dilaporkan tidak diterima di sekolah negeri di sekitar tempat tinggal mereka. Siswa-siswa itu lantas masuk ke sekolah swasta dengan biaya lebih tinggi.
"Namun, beberapa oknum memanfaatkan situasi penerimaan itu untuk meminta sesuatu dalam proses pendaftaran," ujarnya.
Udin mengatakan pemeriksaan alamat domisili siswa secara valid dibutuhkan sebagai bukti kecurangan, karena terdapat kasus sejumlah pihak menggunakan alamat palsu agar masuk ke sekolah yang diinginkan.
"Penerimaan itu harus dievaluasi agar siswa yang benar-benar berdomisili di area sekolah tersebut mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak," katanya.
Namun, Udin menyadari solusi masalah PPDB tidak dapat diselesaikan secara cepat karena merupakan proses tahunan yang berulang.
"Pihak DPRD juga berencana untuk berkoordinasi dengan tim komisi empat untuk mencari solusi yang berkelanjutan terhadap masalah PPDB di Kalimantan Timur," katanya.
