Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta pemerintah untuk membuat rekayasa kedaruratan pada puncak ibadah haji di Armuzna (Arafah-Muzdalifah-Mina).
"Kalau tenda kita di Armuzna masih mengandalkan tenda yang lalu, saya yakin masih akan melebihi kapasitas. Harus ada rekayasa kedaruratan," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, tahun ini jemaah haji jumlahnya jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Terlebih, fasilitas di Armuzna memang ada peningkatan, tetapi belum terlalu cukup dengan jumlah jemaah yang lebih besar.
"Saya belum mendengar dari pemaparan pak menteri. Saya minta harus dirapatkan segera dan dibuatkan skenario kedaruratan, karena jemaah kita itu banyak yang lanjut usia dan banyak yang butuh perhatian khusus," katanya saat mengikuti Rapat Kerja antara Timwas Haji DPR dengan Kementerian Agama di Mekkah, Arab Saudi, Minggu (25/6).
Menurut dia, terkait rekayasa kedaruratan perjalanan dari Mina menuju Jamarat, memang pihak Kemenag telah menyediakan 40 mobil golf, tapi kalau supirnya orang Arab, pasti akan crowded, tidak akan bermanfaat mobil golf yang disediakan.
Dia berharap Gusmen kembali menunjukkan kemampuannya dan kehebatannya. Adakan tenaga khusus dari Indonesia yang memegang kendali supirnya.
"Kalau tidak, besok tidak ada ada gunanya. Itu saya kira catatan yang kita harus buatkan, demi untuk keselamatan Jemaah. Karena kali ini luar biasa besarnya jumlah Jemaah dari berbagai penjuru dunia. Selama ini hanya 5 jutaan orang, tapi kali ini mungkin bisa 6 jutaan sampai 7 jutaan," jelasnya.
DPR minta pemerintah buat rekayasa kedaruratan haji
Senin, 26 Juni 2023 6:03 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang saat rapat kerja antara Timwas Haji DPR dengan Kementerian Agama di Mekkah, Arab Saudi, Minggu (25/6/2023). (ANTARA/HO-Humas DPR RI))
