Panja RUU Desa usulkan masa jabatan kepala desa 9 tahun

Jakarta (ANTARA) - Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) Badan Legislasi DPR RI sepakat mengusulkan perubahan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi sembilan tahun dalam satu periode, serta dapat dipilih kembali sebanyak dua kali.

"Kepala desa memegang jabatan selama 9 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Gimana setuju, ya?" kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas ketika memimpin rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Sebelumnya pada undang-undang desa, masa jabatan kepala desa termaktub enam tahun selama satu periode, dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali.

Enam fraksi yang hadir sepakat mendukung usulan masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi sembilan tahun, serta dapat dipilih kembali maksimal dua periode.

Baca juga: Kabupaten Penajam gelar pilkades serentak 14 desa 29 Oktober 2023

Keenam fraksi tersebut, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun Fraksi Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak hadir dalam Rapat Panja RUU Desa.

Usulan perubahan masa jabatan kepala desa tersebut terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) RUU Desa, yang menyatakan kepala desa memegang jabatan selama 9 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pada Pasal 39 ayat (2) RUU Desa juga dilakukan perubahan menjadi "Kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut".

Baca juga: DPMD Penajam matangkan Pilkades 14 kades berakhir Januari 2024