Pemprov Kaltim optimistis BUMDes bisa andil turunkan "stunting"

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimistis baik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun BUMDes Bersama Antardesa bisa memberikan andil dalam penurunan angka stunting di Provinsi Kaltim yang saat ini naik 1,1 persen.

"BUMDes dan BUMDes Bersama Antardesa dibangun dengan tujuan untuk membangun kekuatan ekonomi desa, sehingga jika ekonomi masyarakat kuat, maka angka stunting di Kaltim bisa diturunkan," ujar Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim M Syirajudin di Samarinda, Senin.

Saat ini angka prevalensi stunting (bayi kerdil akibat kurang gizi) cukup tinggi yang mencapai 23,9 persen, naik 1,1 persen ketimbang 2021 yang tercatat 22,8 persen.

Angka 23,9 persen tersebut tersebar pada tujuh kabupaten dan tiga kota, yakni Kota Samarinda sebesar 25,3 persen, Balikpapan, 19,6 persen, dan Kota Bontang tercatat 21 persen.

Sedangkan sebaran di kabupaten adalah Kutai Kartanegara terdapat 27,1 persen, Paser 24,9 persen, Kutai Timur 24,7 persen, Kutai Barat 23,1 persen, Penajam Paser Utara 21,8 persen, Berau 21,6 persen, dan Kabupaten Mahakam Ulu 14,8 persen.

BUMDes dan BUMDes Bersama Antardesa berada di desa di bawah wilayah administrasi kabupaten, sehingga angka stunting yang masih tinggi di tiap kabupaten tersebut, diharapkan bisa diturunkan melalui penguatan ekonomi oleh BUMDes.

BUMDs dan BUMDes Bersama, lanjutnya, didirikan berdasarkan komitmen bersama masyarakat desa untuk bekerja sama dan menggalang kekuatan ekonomi desa, demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa, sehingga kekuatan ekonomi akan akan mampu menurunkan stunting.

Sebelumnya, saat membuka Forum Perangkat Daerah (FPD) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Kaltim, Syirajudin juga menekankan pentingnya membangun kekuatan BUMDes dan BUMDes Bersama demi pengembangan ekonomi desa.

Ia berharap melalui forum tersebut DPMPD Kaltim bersama kabupaten/kota menyusun rancangan strategis berdasarkan lima aspek, yakni ekonomi wilayah, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Dari lima aspek itu, menurut ia, aspek ekonomi wilayah merupakan hal yang tidak kalah penting sehingga hal ini harus terus ditingkatkan, terutama di daerah perdesaan melalui peran BUMDes maupun BUMDes Bersama.

"Selain pengembangan BUMDes dan upaya mengurangi angka stunting, Pemprov Kaltim juga telah menjalin kerja sama dengan Bank Dunia untuk penjualan emisi karbon, sehingga desa bisa menjadi penggerak sekaligus tauladan dalam menjaga lingkungan dan tutupan hutan untuk mendapat bagian dari hasil penjualan karbon," katanya.(Adv)