Samarinda (ANTARA Kaltim) - Tim sukses pasangan Calon Gubernur Kaltim Nomor 3, Imdaad Hamid-Ipong Muchlissoni, menyebut dugaan adanya keterlibatan oknum pegawai negeri sipil (PNS) di sejumlah instansi untuk menyukseskan salah satu pasangan calon pada Pemilihan Gubernur Kaltim 10 September 2013.
Ketua Tim Sukses Pasangan Imdaad-Ipong, Supriyana di Samarinda, Minggu, mengatakan, pihaknya mendapatkan bukti dari sejumlah saksi di lapangan dan telah diperkuat oleh keterangan saksi salah seorang PNS yang diduga sebagai pelaku.
"Modusnya oknum PNS tersebut mendapatkan perintah tugas ke daerah tertentu dengan menggunakan dana SPPD (surat perintah perjalanan dinas) untuk melakukan sosialisasi pencoblosan pada pemilu 10 September 2013," kata Supriyana.
Padahal, lanjut Supriyana, oknum PNS tersebut bukan termasuk di instansi atau dinas yang membidangi desk pemilihan umum atau pilkada, sehingga memunculkan dugaan bahwa ada misi terselubung di balik kegiatan sosialisasi yang mereka lakukan.
"Logikanya kalau untuk sosialisasi sudah ada kewenangannya KPU atau mungkin instansi terkait yang membidanginya, fakta yang kami temukan justru mereka yang turun bukan dari unsur seperti itu," tegas Supriyana.
Ia menambahkan, pihaknya juga menemukan fakta bahwa sejumlah camat di beberapa daerah tertentu yang telah memerintahkan kepada lurah dan jajarannya dalam penggalangan suara untuk calon tertentu.
Dengan berbagai bukti yang terus digali, ujarnya, mengarahkan pada potensi terjadinya kecurangan Pilkada 10 September 2013, khususnya pada saat pencoblosan dan penghitungan suara.
"Dugaan kami bakal ada yang mengarahkan suara pemilih golput atau surat suara yang tidak tercoblos untuk calon tertentu pada saat pencoblosan, khususnya di daerah pelosok dan pedalaman Kaltim yang kurang terpantau oleh petugas pengawas pemilu dan media massa," kata Supriyana.
Pihaknya, lanjut Supriyana, mempelajari indikasi pelanggaran tersebut sebagai suatu sistem yang telah dikelola secara baik oleh pihak tertentu, dan pastinya oleh orang yang cukup bepengalaman, sehingga Supriyana berharap petugas Bawaslu secepatnya mengambil tindak sebagai antisipasi.
"Kami menduga ini seperti suatu gerakan yang telah terstruktur, sistematis dan masif, yang bisa membahayakan kelangsungan Pilgub berjalan dengan aman dan sukses," tutur Supriyana. (*)
Tim Imdaad-Ipong Sebut Dugaan PNS Terlibat Timses
Minggu, 8 September 2013 16:01 WIB
Modusnya oknum PNS tersebut mendapatkan perintah tugas ke daerah tertentu dengan menggunakan dana SPPD (surat perintah perjalanan dinas) untuk melakukan sosialisasi pencoblosan pada pemilu 10 September 2013,"