Tanjung Redeb (ANTARA Kaltim) - Respek positif diberikan DPRD Kaltim atas Pembangunan Bandara Kalimarau di Kabupaten Berau saat melakukan kunjungan kroscek APBD 2012 beberapa waktu lalu.
"Bandara Kalimarau telah beroprasi. Bahkan telah mendapat catatan memiliki kredibilitas yang bagus sebagai percontohan bagi kabupaten lain di Indonesia. Dirjen Penerbangan mengatakan bandara ini terbaik di kabupaten se-Indonesia," kata Zainal Haq, politisi Partai Keadilan Sejahtera, usai meninjau Bandara Kalimarau, Jumat (11/5) pekan lalu.
Bandara yang rencananya diusulkan akan menjadi bandara internasional ini telah mengembangkan landasan pacu dan apron lahan parkir pesawat agar bisa menginap.
"Ini merupakan perkembangan yang bagus bukan hanya semata kemajuan pembangunan bandara, namun tahapan perkembangan bandara secara otomatis akan menjadikan bandara ini berfungsi secara optimal," ungkap Zainal Haq.
Sementara Rakhmat Majid Gani, Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional yang juga turun ke lapangan menambahkan, jika bandara bisa berfungsi optimal, penambahan rute penerbangan kelas internasional sangat dimungkinkan.
"Jumlah penumpang juga akan bertambah, jika saat ini bisa mencapai 1000 penumpang, artinya jika rute domestik bertambah jumlah penumpang akan meningkat," kata Majid, sapaan akrabnya.
Belum lagi jika kelak Bandara yang saat ini mampu menampung 6 pesawat sekaligus dimana Apron A bisa memuat 2 ATR dan 1 pesawat kecil sedangkan Apron B bisa memuat 3 pesawat Boeing 373 series ini mendapat izin penerbangan internasional, tentu tidak sedikit penumpang yang akan hilir mudik.
"Tentu akan mendongkrak perekonomian daerah yang seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," papar Datu Yaser Arafat.
Saat ini aspirasi positif yang diungkapkan Bupati Berau Makmur HAPK saat kunjungan bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Berau Fahmi Rizani dan Perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim Royan Saputra, untuk mengefektifkan landasan pacu, bandara itu perlu pengupasan bukit ujung landasan. Tujuannya, memperpanjangnya landasan pacu itu.
"Titik permasalahannya pada sebagian lokasi terkena masalah pertanahan dalam pembebasannya, ada ahli waris yang menuntut hak warisnya pada tanah tersebut," kata Kasriyah, politisi Partai Persatuan Pembangunan.
Permasalahan lain, rencana jalur perpanjangan itu melintasi jalan raya. "Solusinya, memindahkan jalan tersebut ke tempat atau lokasi lain. Tentu saja setelah memenuhi semua syarat. Termasuk pembebasan lahan," ungkap Kasriyah yang hadir bersama Anggota Komisi Gabungan lain yakni Abdul Djalil Fatah, Mudiyat Noor dan Yakob Ukung. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/dhi/met)
