Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dalam menyikapi dan menghadapi potensi ancaman yang terjadi di wilayah Kaltim, serta guna menjamin stabilitas wilayah yang kondusif perlunya optimalisasi peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

Demikian diungkapkan Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Dicky Wainal Usman, saat memberikan pengarahan pada Pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD Kaltim dengan FKUB, FKDM, FPK dan FKPT kabupaten/kota se Kaltim di Pendopo Lamin Etam, Rabu (12/6).

Disampaikan, kondisi sosial di Kaltim saat ini terlihat dari berbagai permasalahan yang terus dikemas dan dieksploitasi oleh "kelompok opportunis" melalui berbagai media massa, seminar, orasi, unjuk rasa dan lain-lain guna mewujudkan kepentingannya.

Dia menilai kondisi tersebut justru mengakibatkan keresahan dan mengganggu ketentraman masyarakat dalam menjalankan aktifitas serta mempengaruhi stabilitas keamanan di wilayah Kaltim.

Selain itu, sambung dia kondisi sosial masyarakat saat ini mengalami stagnasi dan degradasi di bidang nilai-nilai etika sosial dan budaya sehingga menimbulkan beberapa kasus kerawanan sosial yang bernuansa SARA seperti dalam kasus Nunukan, kasus Balikpapan, kasus Kubar maupun aksi anarkhis di Tarakan beberapa waktu yang lalu.

"Upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya ancaman bukan hanya menjadi domain dan tanggung jawab aparat keamanan saja. Seluruh komponen masyarakat termasuk keempat forum harus ikut berpartisipasi dan berperan aktif, dalam upaya mencegah dan menanggulangi setiap potensi kerawanan dan ancaman yang mungkin terjadi di Kaltim," kata Dicky.

Terkait terorisme, Dicky melihat saat ini permasalahan tersebut masih merupakan ancaman global dengan berbagai aksi terorisme dan penyebaran paham terorisme melalui dunia maya, sebagai akibat dari rasa ketidakpuasan suatu organisasi/kelompok tertentu. Terorisme juga menjadi ancaman serius di Kaltim.

Dengan kondisi geografis yang cukup unik, sambung dia, khususnya di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia (1.038 kilometer) yang terdiri dari pegunungan dan hutan tropis, dengan akses jalan darat yang terbatas sangat berpotensi digunakan oleh kelompok teroris sebagai daerah persembunyian, perlintasan maupun tempat untuk penggalangan/pencarian dana.

"Dengan optimalisasi peran dan fungsi keempat forum tersebut, ditambah koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan aparat TNI dan Polri serta dukungan dari pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota maka penanganan terorisme di Kaltim dapat dilaksanakan dengan baik," ucapnya.

Dicky menambahkan masalah lainnya yang perlu menjadi perhatian di Kaltim adalah perilaku hedonisme. Yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Budaya hedonisme berkembang pesat di lingkungan masyarakat Indonesia, termasuk di Kaltim.

Dengan kekayaan alam yang berlimpah, Kaltim menjadi tempat berkembangnya orang kaya baru (OKB) dari sektor pertambangan, perkebunan maupun sektor lainnya yang sedang booming. Gejala tersebut dapat terlihat dikalangan generasi muda sehingga menyebabkan terkikisnya budaya asli Indonesia dari waktu ke waktu.

"Pengaruh hedonisme menimbulkan kerawanan yaitu timbulnya sifat individualisme karena manusia cenderung akan bekerja keras untuk memenuhi kesenangannya tanpa mempedulikan orang lain. Hedonisme membuat orang lupa akan tanggungjawabnya karena manusia akan memprioritaskan kesenangan diri sendiri dibanding memikirkan orang lain, sehingga menyebabkan hilangnya rasa persaudaraan, cinta kasih dan kesetiakawanan sosial," jelasnya.

Menjelang pelaksanaan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Kaltim 2013 dan Pemilu Legislatif serta Pilpres tahun 2014, Dicky mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat agar dapat menjaga stabilitas keamanan dan menggunakan hak pilihnya guna mensukseskan pesta demokrasi bagi rakyat Kaltim.

"Kita harus menghindari terjadinya konflik horisontal yang dapat menciptakan instabilitas wilayah dan pada akhirnya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Kaltim 2013 dan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden/Wapres 2014," pesannya. (Humas Pemprov Kaltim/her/adv)

Pewarta:

Editor : Arief Mujayatno


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013