Nunukan (ANTARA News Kaltim) - Gedung SD Negeri 004 Sei Lancang Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
Rusdi, salah seorang gurunya di Nunukan, Sabtu mengatakan sekolah tempatnya mengajar sampai sekarang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah kecuali dana operasional sekolah (BOS).
Makanya, beberapa bagian dari sekolah ini dibiarkan rusak dan tidak terawat karena tidak adanya biaya perbaikan misalnya plafon dan sarana belajar lainnya, katanya.
Ia menegaskan, sekolah ini menyimpan banyak masalah terutama lahan tempatnya berdiri yang statusnya belum jelas karena masih menggunakan lahan milik warga setempat.
"Kalau di sekolah kami ini banyak sekali masalahnya terutama status lahan tempatnya berdiri. Karena masih milik warga yang belum pernah diselesaikan oleh pemerintah," jelasnya.
Selain itu, kekurangan lain yang dialami guru-guru bersama muridnya adalah kurangnya fasilitas belajar seperti buku pelajaran.
Menurutnya, buku pelajaran yang digunakan mengajar adalah dibeli dari dana BOS, selain itu sama sekali belum pernah mendapatkan dari pemerintah dibandingkan sekolah lainnya di Kabupaten Nunukan.
Rusdi menambahkan, SDN 004 Sei Lancang sebelumnya masih satu atap dengan SMPN 3 Sei Lancang, setelah itu belum pernah mendapatkan bantuan baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia mengatakan jumlah murid di sekolah tersebut saat ini berjumlah 154 orang dan sebagian kursi yang digunakan sudah tidak layak pakai karena patah-patah dan tempat duduknya sudah banyak yang bocor.
"Kalau ada dana BOS baru dibeli sedikit-sedikit termasuk buku pelajaran. Karena selama ini belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah," ujarnya.
Selain itu, Rusdi mengaku suasana belajar mengajar juga seringkali terganggu akibat hewan piaraan masyarakat setempat yang ditambat di tiang sekolah dan di halaman sekolah.
Namun dia mengatakan tidak bisa melarang warga karena status lahan sekolah itu masih milik warga sekitarnya.
"Sebenarnya sudah seringkali didata oleh Diknas (Dinas Pendidikan Nunukan), tapi sampai sekarang juga belum pernah diberikan bantuan," katanya. (*)
