"Pansus bekerja selama 30 hari ke depan. Tugas mereka adalah mempelajari LKPJ gubernur dan menyampaikan laporan hasil evaluasi LKPJ tersebut pada rapat paripurna istimewa DPRD. Pansus diharapkan mampu bekerja maksimal, sehingga hasil evaluasinya dapat digunakan sebagai bahan perbaikan pembangunan di masa mendatang," kata Hadi Mulyadi.
Pansus LPKJ diketuai H Rusman Ya’qub (Fraksi PPP), dengan Wakil Ketua H Abdul Djalil Fatah (Fraksi Golkar) dan anggota H Suwandi (Fraksi Golkar), Yakob Ukung (Fraksi Golkar), Wibowo Handoko (Fraksi Demokrat), Sofian Nur (Fraksi Demokrat), H Aji Sofyan Alex (Fraksi PDI Perjuangan), H Datuk Yasir Arafat (Fraksi PDI Perjuangan), H Ahmad Abdullah (Fraksi PKS), Lelyanti Ilyas (Fraksi PKS), Syaparudin (Fraksi PPP), Zain Taufik Nurrohman (Fraksi PAN), H Muhammad Adam (Fraksi Hanura-PDS), Artya Fathra Marthin (Fraksi Hanura – PDS), H Andi Harun (Fraksi Patriot Bintang Demokrasi) dan Ismail (Fraksi Patriot Bintang Demokrasi).
Mereka dibantu staf sekretariat Achmad Helmi, Udau Hardhiwinantha Ibrahim Zeth dan Marchella Grace Sanger, serta lima orang tenaga ahli DPRD, yakni Purwadi, M Muhdar, Eko Priyo Utomo, Ardiansyah dan Syamsul Bahri.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, H Saifuddin DJ mengharapkan Pansus dapat mengeluarkan rekomendasi yang greget, karena mereka menilai kinerja gubernur selama satu tahun lewat. Dia menyatakan siap memberikan berbagai masukan kepada Pansus hasil-hasil temuannya selama melakukan kunjungan kerja lapangan.
"Saya bisa memahami kerja teman-teman Pansus dibatasi oleh waktu, tapi saya mempunyai harapan rekomendasi Pansus bukan rata-rata air, datar saja, tapi ada greget. Saya siap membantu memberikan masukan-masukan, karena banyak temuan saya dan kawan-kawan lain selama kunjungan kerja ke lapangan," kata politisi Gerindra ini.
Sedangkan Ketua Pansus, H Rusman Ya’qub, meminta Setwan menambah jumlah tenaga ahli DPRD yang diperbantukan di Pansus dari dua orang menjadi lima orang.
"Tugas Pansus berat, apalagi harapan teman-teman sangat besar, sehingga jumlah tenaga ahli tak cukup hanya dua. Kami minta lima orang," kata Ketua DPW PPP Kaltim asal Dapil I Samarinda ini.
Anggota Pansus, H Suwandi, mengingatkan agar tenaga ahli yang diperbantukan di Pansus dipilih berdasarkan latar belakang pendidikan formal mereka, yakni ahli hukum, pemerintahan, ekonomi, teknik dan sosial.
"Ini agar mereka bisa menunjang kerja Pansus LKPJ secara maksimal," kata wakil rakyat asal Dapil II Balikpapan, PPU dan Paser ini. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
